Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Abdul Mu'ti, mengaku sudah mendapat laporan dari Dinas Pendidikan Buleleng, bahwa memang ada setidaknya 400 anak atau siswa SMP di sana belum bisa membaca.
Menurut Abdul Mu'ti, sebagian dari siswa belum bisa membaca itu merupakan penderita disleksia atau suatu gangguan belajar ditandai sulit membaca.
"Itu kami sudah komunikasi dengan Dinas Pendidikan di Buleleng. Jumlahnya itu ada sekitar 400 dari sekian puluh ribu murid. Jadi prosentasenya itu 0,0011 persen," kata Mu'ti ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Menurut Mu'ti dari mereka yang tak bisa membaca ini menderita disleksia. Selain itu ada juga merupakan anak yang kurang perhatian orang tua.
"Banyak mereka yang mengalami masalah itu, Sebagian dari anak-anak yang memang mengalami disleksia, anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan memang anak-anak dari keluarga yang kurang mendapatkan perhatian dengan baik. Sebagian karena ada alasan motivasi belajar yang rendah," bebernya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pihaknya juga sudah mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut.
"Jadi kami sudah komunikasi dengan dinas pendidikan dan dinas pendidikan dan pihak terkait juga sudah membantu melayani murid-murid yang dianggap atau yang kemampuannya memang dianggap rendah dan karena itu maka langkah itu sudah ditindaklanjuti," katanya.
"Dan mudah-mudahan kedepan mereka dapat meningkat kemampuan literasi dan memorasi," sambungnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng mencatat ada sebanyak 363 siswa SMP belum mampu membaca dan menulis.
Baca Juga: Hanya Ganti Istilah, FSGI Sarankan Penjurusan di SMA Tidak Perlu Diterapkan Lagi
Penyebab utamanya terjadi karena siswa tersebut kurang motivasi belajar dengan presentase mencapai 52 persen.
Berdasarkan data yang diperoleh ada lima faktor yang menjadi penyebab ratusan siswa SMP di Buleleng belum mampu membaca dan menulis.
Faktor pertama karena kurangnya motivasi siswa untuk belajar dengan presentase mencapai 52 persen.
Faktor kedua kurangnya dukungan dari keluarga dengan presentase 18 persen.
Faktor ketiga karena mengalami disleksia (gangguan dalam proses belajar) dengan presentase 16 persen.
Faktor keempat karena mengalami disabilitas dengan presentase 9 persen.
Berita Terkait
-
Hanya Ganti Istilah, FSGI Sarankan Penjurusan di SMA Tidak Perlu Diterapkan Lagi
-
Tahun Ini, Pemerintah Targetkan 200 Sekolah Rakyat, 53 Unit Sudah Siap, 147 akan Dibangun
-
MS Seven Seas Voyager Sandar di Celukan Bawang, Perkuat Citra Buleleng Akan Destinasi Kapal Pesiar
-
Adu Kaya Nadiem Makarim vs Abdul Mu'ti, Beda Kebijakan soal Penjurusan SMA Tuai Pro-Kontra
-
Mendikdasmen Ungkap Alasan TKA Tak Wajib Meski Jadi Pengganti UN: Supaya Murid Tidak Stres
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana