Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyambut positif dukungan yang diberikan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Prabowo Subiajto maju kembali di Pilpres 2029.
Gerindra, kata dia, masih memikirkan agar pemerintahan berjalan lancar dulu dalam 5 tahun ke depan.
"Kami bersyukur, kami berterima kasih partai-partai koalisi mulai memikirkan kembali tentang bagaimana pencalonan Pak Prabowo di 2029," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Ia mengatakan, sebagai kader Gerindra juga merasa bersyukur atas adanya dukungan tersebut.
"Tentu saja sebagai kader Partai Gerindra, kami mengucapkan terima kasih ketua umum kami yang sekarang menjadi presiden, Pak Prabowo, juga sudah mendapat dukungan dari partai lain," ujarnya.
Kendati begitu, Muzani menegaskan, agar pemerintahan Prabowo setidaknya 5 tahun ke depan bisa berjalan lancar.
"Saya berharap seperti yang berkali-kali Pak Prabowo sampaikan dalam banyak forum pemerintahan Pak Prabowo ini akan tetap berjalan baik dan efektif untuk menyelesaikan 5 tahun pemerjntahan ke depan sampai 2029," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan akan kembali mendukung Ketua Umum Gerinda, Prabowo Subianto untuk kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Menurutnya, penentuan calon kepala negara pada Pilpres selanjutnya dari PAN sudah selesai.
Hal ini dikatakan Zulhas dalam acara halal bihalal PAN di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Jakarta Selatan pada Minggu (20/4/2025). Dalam kesempatan itu, Zulhas meminta para kadernya berada dalam satu komandonya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Instruksikan Menterinya Rapatkan Barisan, Eddy Soeparno PAN: Saya Kira Sangat Lazim
Arahannya, posisi Capres sudah ditentukan yakni untuk Prabowo. Sementara untuk Calon Wakil Presiden (Cawapres), Zulhas mempersilakan siapapun untuk memperebutkannya.
"Itu sudah menjadi tekad saya, dan tekad kita semuanya. Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo, yang penting buat saya Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting," ujar Zulhas.
Ia merasa partainya juga memiliki kekuatan cukup besar dalam memperebutkan kursi cawapres. Karena itu, posisi RI 2 ini perlu dibahas lagi dengan pihak terkait di koalisi nanti.
"Kalau capres silakan. Kalau wapres, kita bicara. Iya kan? Kita bicara. Jadi saudara-saudara, kita lihat kekuatan kita seperti ini. Yang terlihat saja, saudara saksikan," ungkapnya.
Zulhas menyatakan PAN adalah partai terbuka. Para kader yang berkeinginan menjadi pendamping Prabowo juga diperbolehkannya berjuang.
"Jadi memang di PAN itu terbuka, kader kader pan dari manapun dan menteri-menteri silahkan kalau punya keinginnan kalau punya kesungguhan siapapun bisa bertarung untuk jadi wapres, PAN itu begitu memang terbuka, kalau Presiden kan sudah clear tuh," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Presiden Prabowo dan Mentan Amran Pimpin Tanam Padi Serentak di 14 Provinsi
-
Prabowo Absen, Jokowi Bakal Diutus ke Pemakaman Paus Fransiskus, Apa Alasannya?
-
Prabowo Utus Jokowi Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus
-
Cerita Awal Mula Fedi Nuril Rajin Kritik Pemerintah
-
Juni 'Mengerikan' Menanti Prabowo: Beban Utang Jatuh Tempo Capai Rp 178 Triliun, Warisan Pandemi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!