KPK Kulik Dugaan Dana CSR BI Masuk Kantong Pribadi Politisi NasDem Satori

“Untuk lidik ada perkara sendiri, bukan pengembangan dari perkara Sorong,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu melalui keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Meski begitu, Asep belum memberikan informasi lebih rinci soal perkara ini karena tingkat kerahasiaan proses penyelidikan berbeda dengan penyidikan.

Tegaskan Tak Pilih Kasih

Di sisi lain, KPK menegaskan tidak pilih kasih saat memeriksa saksi kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu ketika menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan adanya pilih kasih oleh penyidik karena mendahulukan pemeriksaan anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Satori (S) ketimbang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan (HG).

“Biasalah kalau dugaan-dugaan gitu, kan. Kami concern (peduli). Jadi, masing-masing orangnya kan berbeda. Berbeda antara S dengan HG,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa Satori dan Heri Gunawan memiliki yayasan yang berbeda, sehingga pemeriksaan terhadap mereka tidak dilakukan secara bersamaan. Yayasan-yayasan itu diduga menerima dana dugaan korupsi CSR BI.

“Jadi, misalkan hari ini kami panggil S ke sini. Kami mendalami CSR yang digunakan oleh S. Artinya, digunakan oleh yayasan yang dibentuk oleh S,” ujarnya.

“Dan nanti kami akan memanggil HG untuk CSR yang digunakan oleh HG. Jadi, enggak masalah,” katanya, menambahkan.

Baca Juga: Usai Diperiksa KPK soal Dana CSR BI, Anggota DPR Satori Irit Bicara

Oleh sebab itu, dia meminta semua pihak untuk menunggu pemeriksaan lanjutan terhadap kedua anggota dewan tersebut.

KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR BI.

Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Kedua lokasi itu adalah Gedung BI, yang digeledah pada Senin (16/12), dan kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang digeledah pada Kamis (19/12).