Suara.com - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengaku belum menggerakkan anak buahnya untuk membereskan parkir liar di Jakarta. Padahal, Satriadi sudah mendapat instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk melaksanakannya.
Pemprov DKI sendiri, kata Satriadi, berencana membentuk tim gabungan lintas instansi untuk menangani masalah klasik yang tak kunjung usai ini. Dinas Perhubungan akan memimpin operasi penertiban, dengan dukungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri.
"Nanti kita rapat pimpinan dengan Pak Gubernur untuk membuat tim terpadu antara Satpol PP, Dishub, TNI, dan Polri," ujar Satriadi saat ditemui di Balai Kota, Rabu (23/4/2025).
Meski demikian, ia mengakui hingga saat ini belum ada petunjuk teknis yang jelas terkait pelaksanaan di lapangan. Satpol PP masih menanti koordinasi lanjutan dengan pihak terkait, terutama Dishub yang dianggap paling memahami medan operasional.
"Dinas Perhubungan yang lebih tahu. Medan tempurnya apa, kan kita belum tahu ini. Baru mau disampaikan," tuturnya.
Sebelumnya, Pramono Anung menegaskan bahwa Satpol PP harus lebih aktif dalam mengurusi soal parkir liar, bukan hanya sibuk menghalau demonstrasi. Ia menyentil bahwa ada skema pengelolaan parkir liar yang berpotensi merugikan daerah jika dibiarkan tanpa pengawasan.
"Untuk parkir liar yang seperti itu, maka itulah tugas Satpol PP. Bukan memindahkan orang yang mau demonstrasi, pakai kemah bahkan kemarin yang di depan kantor saya kemah mau sebulan juga enggak apa-apa," ujar Pramono kepada wartawan, Sabtu (19/4/2025).
Orang nomor satu di Jakarta ini menyebut, parkir liar bukan hanya perkara ketertiban umum, tapi juga berkaitan erat dengan potensi pendapatan daerah.
Banyak pihak disebut-sebut berlomba ingin jadi pengelola parkir, yang menurut Pramono bisa menjadi "ladang emas" jika dikelola dengan benar.
Baca Juga: Ketum PDIP Ikut Tanam Mangrove di Jakarta, Pramono Anung: Bu Mega Punya Perhatian Khusus
"Saya juga baru tahu parkir di Jakarta ini merupakan sumber penghasilan yang luar biasa bagi pengelola siapa pun pengelola itu," ungkapnya.
Parkir Liar
Sebelumnya, beredar di media sosial seorang warganet mengeluhkan mahalnya tarif parkir mobil di pinggir jalan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski parkiran itu ilegal, tarif yang dipatok juru parkir liar dianggap tak masuk akal.
Kisah tersebut diunggah oleh akun TikTok @Juscalltata_. Dalam video itu, seorang wanita membagikan pengalamannya saat baru pertama kali mengunjungi Tanah Abang dan diminta membayar parkir Rp60 ribu untui satu mobil.
"Aku dengernya cuma Rp 10 ribu, ternyata diminta Rp 60 ribu. Hah! Kata dia (tukang parkir) rata parkir di pinggir jalan semua Rp60 ribu," ujar wanita dalam video tersebut yang dilihat Suara.com pada Selasa (15/4/2025).
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputk mengklaim piaknya sudah rutin melakukan penertiban terhadap praktik parkir liar yang masih marak terjadi di kawasan tersebut.
Berita Terkait
-
Pramono Kasih Potongan Pajak BBM, untuk Kendaraan Pribadi Jadi 5 Persen
-
Pramono Janji Transparan Rekrutmen PJLP: Tak Ada Lagi Peran Orang Dalam!
-
Pelamar PJLP yang Serbu Balai Kota Kena Prank Hoaks, Pramono Bilang Begini
-
Soal Pajak BBM di Jakarta, Pramono: Bakal Segera Diputuskan
-
Hari Kartini, Perempuan Naik Transportasi Umum di Jakarta Gratis
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!
-
31 Perusahaan Resmi Diselidiki Diduga Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra, Siapa Jadi Tersangka?
-
Daftar Lengkap Perusahaan yang Disebut Kejagung Jadi Penyebab Banjir di Wilayah Sumatera
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Kementerian P2MI Raih Peringkat 5 Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
-
'Biar Kapok': DPR Desak Polisi Beri Efek Jera ke Youtuber Resbob Penghina Sunda dan Bobotoh
-
Bareskrim Bersiap Umumkan Tersangka Banjir Sumut, Nama Korporasi Mencuat
-
Satgas PKH Telah Identifikasi Perbuatan Pidana Terkait Bencana Longsor dan Banjir Bandang Sumatera
-
Buka-bukaan di KPK, Zarof Ricar Ngaku Beri Info Baru soal Aliran Uang dalam Kasus Hasbi Hasan
-
Prabowo Minta Maaf, Pemulihan Bencana Sumatra Tak Bisa Cepat: Butuh Waktu Hingga 3 Bulan