Cuma Baru Soekarno, KSBSI soal Kabar Prabowo Mau Temui Buruh saat Mayday: Kami Acungi Jempol

Suara.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dikabarkan akan menemui kelompok serikat buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional alias Mayday pada Kamis, 1 Mei 2025 mendatang. Perihal kabar Prabowo akan menemui serikat buruh saat Mayday diungkapkan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memberi sambutan pada acara Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (23/4/2025) kemarin.

"Ya, dikabarkan Pak Presiden Prabowo akan hadir nanti saat acara Mayday 2025," beber Said Iqbal dikutip dari Antara, Kamis (24/4/2025). 

Jika Prabowo hadir, menurut dia, tercatat akan ada dua presiden RI yang menemui buruh sepanjang sejarah tanah air berdiri, terkhusus saat Mayday.

"Pertama yang baru temui buruh adalah Pak Soekarno. Jika Pak Prabowo benar menemui, tandanya beliau adalah orang yang kedua setelah Pak Soekarno," ujar Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). 

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal KSBSI Hendrik Hutagalung mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi Prabowo jika benar akan menemui buruh pada Mayday 2025. Hal ini selaras dengan harapan buruh agar pemerintah pusat mendengarkan aspirasinya.

"Presiden atau pemimpin itu harus mengayomi dan memperhatikan seluruhnya. Jadi, jika nanti pada tanggal 1 Mei ada beliau, kami mengacungkan jempol atas kehadirannya," ungkap Hendrik.

Hendrik berharap Prabowo bisa benar hadir dan menemui massa buruh saat Mayday.

"Kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat yang saat ini tengah sulit dalam kehidupannya memang diperlukan," ucap Hendrik.

Ancaman PHK Massal Gelombang Kedua

Baca Juga: Jajal Drone Penebar Benih di Sumsel, Prabowo Kaget: Ternyata Sehari Bisa 25 Hektare

Said Iqbal sebelumnya membeberkan  soal adanya ancaman gelombang kedua Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump soal tarif baru resiprokal.

 Said Iqbal, menyampaikan adanya ancaman gelombang kedua Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump soal tarif baru resiprokal.

"Kini, gelombang kedua PHK mulai terlihat. Di tingkat perusahaan, beberapa serikat pekerja sudah diajak berunding oleh pihak manajemen mengenai rencana PHK. Namun, belum ada kejelasan soal jumlah buruh yang akan terkena dampak, waktu pelaksanaannya, maupun pemenuhan hak-hak mereka. Perundingan masih dalam tahap awal," kata Said kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

Sebelumnya, kata dia, Indonesia telah mengalami gelombang pertama PHK yang cukup besar. Berdasarkan catatan Litbang KSPI dan Partai Buruh, sebanyak 60 ribu buruh telah mengalami PHK di lebih dari 50 perusahaan sepanjang Januari hingga Maret 2025. 

Para buruh yang terkena PHK tersebut, kata dia, mayoritas tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR), termasuk buruh Sritex yang hingga Lebaran usai belum juga menerima hak THR mereka.

Ia menegaskan, bahwa pernyataan pemerintah yang menyebut THR akan dibayarkan kemudian hanyalah janji manis semata. 

Lebih lanjut, Said  menyayangkan perlakuan dari perusahaan aplikator seperti Gojek, Grab, dan Maxim, yang hanya memberikan bantuan hari raya (BHR) sebesar Rp50 ribu kepada para pengemudi. 

Padahal, kata dia, ada anggota KSPI yang selama ini mampu menghimpun pendapatan lebih dari Rp30 juta. Seharusnya mereka menerima BHR yang nilainya mendekati Rp900 ribu. Ini menjadi catatan yang sangat miris. Bagi buruh yang di-PHK, jangankan THR, pesangon pun tidak mereka dapatkan.

Ironisnya, kata dia, hingga kekinian, belum ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif AS tersebut. Tidak ada kepastian atau strategi nasional yang disiapkan untuk mencegah pengurangan produksi, penutupan perusahaan, atau PHK massal.

KSPI dan Partai Buruh mencatat bahwa industri-industri yang paling rentan dihantam gelombang kedua PHK meliputi industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik, makanan dan minuman yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat, serta industri minyak sawit, perkebunan karet, dan pertambangan.

Menurutnya, dalam kalkulasi sementara Litbang KSPI dan Partai Buruh, diperkirakan akan ada tambahan 50 ribu buruh yang ter-PHK dalam tiga bulan pasca diberlakukannya tarif baru tersebut.