Suara.com - Media sosial dihebohkan dengan narasi kabar yang menyebut jika Presiden Prabowo Subianto membatalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama ini.
Pada unggahan akun TikTok itu juga dinarasikan Prabowo akan menganti Program MBG dengan pendidikan gratis yang berlaku seumur hidup.
Adapun narasi postingan itu sebagai berikut:
"Prabowo Akhirnya Batalkan Program MBG (Makan Bergizi Gratis) Jadi Pendidikan Gratis Sampai Seumur Hidup.
Saya mimpikah? Pantas anak saya belum dapat Makanan di sekolah
Prabowo batalkan program Makan Gratis Bergizi
Waduh programnya kook nggak jakan lagi? Ada apa pa PRESIDEN apakah tidak sesuai harapan dan kenyataan di Lapangan.. oke pak #viral #indonesia"
Lantas, benarkah Prabowo membatalkan MBG dan menggantinya dengan program pendidikan gratis?
PENJELASAN:
Baca Juga: Usul Segera Reshuffle Kabinet, Rocky Gerung Wanti-wanti Ini ke Prabowo
Berdasarkan penelusuran Antara dengan mesin pencari Google, tidak ditemukan berita resmi tentang Prabowo membatalkan MBG dan menggantinya dengan pendiidkan gratis seumur hidup.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, salah satunya dalam program MBG.
"Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," kata Presiden Prabowo usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menjelaskan sebanyak 71 dapur makan bergizi di bawah naungan TNI AD masih berjalan sebagaimana mestinya.
Meskipun, kata dia, ada kasus polemik pendanaan yang menyebabkan dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, berhenti beroperasi.
"Dengan dinamika yang ada itu tidak berdampak atau tidak terjadi pada dapur makan bergizi yang ada di area atau lahan TNI AD, jumlahnya 71, sampai dengan sekarang semuanya beroperasi," jelasnya pada Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Berita Terkait
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?
-
Prabowo: Tak Boleh Ada Daerah Tertinggal karena Jalan Rusak dan Akses Terbatas
-
Fenomena Demo Wajan: Saat Legitimasi Kebijakan Cuma Seharga Rp100 Ribu
-
Bukan di Jalanan! Pengamat Sebut Pengerahan Siswa Batam Dukung MBG Justru Rusak Citra Program
-
Heboh Dugaan Suap BEM UBK, Guntur Romli Singgung Modus MBG 'Mahasewa diBayar Gibran'
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi 2026: Petugas BPS Datangi Rumah, Tanya Gaji dan Usaha
Pilihan
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
Terkini
-
Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem
-
Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana
-
Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran
-
Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah
-
Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara
-
PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!
-
Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google
-
Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR