Suara.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritisi wacana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang ingin memberikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga ke jenjang Strata 3 (S3).
Merespons wacana tersebut, PSI menilai bahwa kebijakan tersebut terlalu berlebihan.
Sekretaris Komisi E dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta cukup memperluas bantuan kepada mahasiswa di jenjang Strata Satu (S1), khususnya di jurusan-jurusan yang strategis seperti kedokteran.
"Menurut saya, sebaiknya untuk S1 diperluas. Utamanya di jurusan-jurusan strategis seperti kedokteran yang biayanya sangat tinggi," ujar Justin kepada wartawan Selasa (29/4/2025).
Menurutnya, jurusan seperti kedokteran sulit untuk diakses oleh warga Jakarta, bahkan jika orang tuanya sudah berpenghasilan tinggi dan berkecukupan.
"Sekalipun orang tuanya memeroleh gaji sebesar Rp30 juta per bulan, saya kira tetap sulit untuk menyekolahkan anak-anaknya di jurusan kedokteran," jelasnya.
Justin juga menyebut, beberapa jurusan strategis lainnya yang harus diperhatikan Pemprov DKI Jakarta dalam hal memberikan bantuan KJMU.
"Jurusan-jurusan strategis lainnya adalah komputer dan teknik di mana mahasiswanya diajarkan untuk menguasai ilmu robotic dan mecatronic dalam rangka menunjang perkembangan industri elektronik di dalam negeri, agar mampu bersaing dengan ekonomi global," ungkap Justin.
Dengan demikian, ia meminta Pramono tak perlu muluk-muluk memberikan KJMU sampai S3. Penyaluran bantuan pendidikan harus tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Dipermudah Pramono, Mahasiswa Penerima KJMU Hanya Sekali Daftar Sampai Lulus
"Menurut saya, berencana tidak perlu terlalu tinggi sampai S3. Melainkan, pemberian KJMU harus bersifat strategis agar sejalan dengan kebutuhan sosial dan perkembangan industri yang ada, supaya penggunaan uang pajak dari rakyat dapat memberikan dampak signifikan secara maksimal," sambungnya.
Sementara, untuk beasiswa jenjang Strata Dua (S2) dan S3 seharusnya menjadi urusan pemerintah pusat.
"Sedangkan untuk beasiswa S2 dan S3, sebaiknya kita serahkan kepada pemerintah pusat, agar bisa berbagi program dan tanggung jawab secara proporsional," katanya.
Sebelumnya, Pramono Anung mengungkap rencana pemberian KJMU untuk mahasiswa hingga jenjang S3.
Menurutnya, bantuan pendidikan tersebut perlu diberikan kepada mahasiswa yang potensial.
Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan pada acara halal bihalal Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor