Suara.com - Anggota DPR RI fraksi PDIP Komarudin Watubun menilai soal adanya desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta agar Gibran Rakabuming Raka diganti perlu dibuatkan kajian. Menurutnya, adanya desakan itu perlu direspons.
Awalnya ia mengatakan, jika adanya desakan tersebut yang disampaikan purnawirawan TNI bukan lah hal abal-abal. Terlebij ada pandangan dari eks Wakil Presiden Try Sutrisno.
"Di situ ada yang tokoh senior yang cukup menjadi rujukan di TNI adalah Pak Tri. Kalau saya lihat ya ada itu dalam tanggapan. Nah, konsekuensi sebagai negara demokrasi mestinya ini harus direspons. Terutama oleh MPR. MPR harus ada tim kajian," kata Komarudin ditemui di Kawasan Jakarta Selatan, dikutip Rabu (30/4/2025).
Ia mengatakan, kalau MPR tak merespons dengan buat tim kajian, maka hal itu bisa diambil oleh pihak yang netral tanpa kepentingan politik.
"Kalau mereka ragu, kalau politisi bicara ya nanti dianggap ada kepentingan politik pro-kontra di situ. Bisa diambil kelangan netral dari akademisi atau para pakar untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap usulan itu. Jadi kalau memang dari sisi konstitusi boleh, ya dinyatakan boleh. Tapi kalau tidak, bilang ini tidak bisa," ujarnya.
Ia mengatakan, tak perlu ada alergi untuk melakukan kajian terhadap adanya desakan tersebut.
"Itu yang penting kita jangan alergi dulu soal kajiannya gitu ya. Iya makanya karena harus dikajian oleh kelompok yang memang tidak punya kepentingan politik. Dia lebih netral kan. Melakukan kajian secara komprensif dari sisi konstitusinya," katanya.
Dengan adanya kajian, kata dia, akan ketahuan apakah desakan itu layak diteruskan atau tidak. Nanti hasil kajian bisa diumumkan ke publik.
"Tapi kenapa hanya fokus kepada wakil presidennya saja ya? Ya disitu baru dari kajian kita bisa melihatkan persoalannya. Tentang kenapa hanya fokus kepada wakil presiden saja. Hanya kepada para purnawirawan itu pasti punya alasan. Kan mereka juga tidak mungkin asal usul politik," pungkasnya.
Baca Juga: Wapres Masih Bau Kencur, Rocky Gerung: Gibran Tak Mampu Hadapi Kompleksitas Politik Global
Reaksi MPR soal Desakan Wapres Gibran Dicopot
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum membaca adanya Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memberikan delapan tuntutan yang disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditandatangani purnawirawan jenderal laksamana, dan marsekal.
Salah satu tuntutannya adalah yaitu mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.
Karena belum membaca, Muzani belum bisa mempelajari adanya sikap tuntutan tersebut.
"Saya belum membaca itu. Belum mempelajari itu dan belum membaca. Baru mendengar juga beberapa, sekilas-sekilas," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
Di sisi lain, Muzani menilai, jika kontestasi Pilpres 2024 sudah menetapkan hingga pelantikan sudah dilakukan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan Presiden dan Wakil Presiden yang sah.
Berita Terkait
-
Wapres Masih Bau Kencur, Rocky Gerung: Gibran Tak Mampu Hadapi Kompleksitas Politik Global
-
Fachrul Razi Dkk Desak Wapres Gibran Dicopot, PPAD: Bukan Wakili Seluruh Purnawirawan TNI AD!
-
Forum Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot, Feri Amsari: Kalau Mau Diusulkan Pemakzulan ke DPR
-
Dicap Koplak, Ekonom Ferry Latuhihin Skakmat Kepala Bappenas soal MBG: Ini Sekolahnya di Mana?
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Kemensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Sumatra Selama 3 Bulan
-
Kubu Roy Suryo Ungkap Detik-detik 'Penyusup' Kepergok Masuk Ruang Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi
-
Prabowo Kunjungan di Sumatra Barat, Tinjau Penanganan Bencana dan Pemulihan Infrastruktur
-
Viral Tumpukan Sampah Ciputat Akhirnya Diangkut, Pemkot Tangsel Siapkan Solusi PSEL
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Bank BJB, Sebut Perceraian Tak Pengaruh
-
Membara Kala Basah, Kenapa Kebakaran di Jakarta Justru Meningkat Saat Hujan?
-
Keroyok 'Mata Elang' Hingga Tewas, Dua Polisi Dipecat, Empat Lainnya Demosi
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?