Suara.com - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa dinarasikan menawarkan program sepeda motor murah seharga Rp500 ribu kepada warganya.
Kabar heboh tersebut dibagikan dalam sebuah unggahan video di Facebook. Video tersebut juga diunggah diakun TikTok dengan nama pengguna Khofifah Indar Parawansa.
Video itu lantas menjadi perbincangan hingga disukai lebih dari belasan ribu pengguna.
Adapun pernyataan Gubernur Jatim Khofifah dalam video yang viral sebagai berikut:
"Assalamualaikum. Pemberitahuan bagi seluruh warga Jawa Timur, saya selaku Gubernur Jawa Timur siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru silahkan untuk pesan motor murah. Harganya Cuma 500 ribu rupiah, ini akan amanah dari saya, pesan sekarang dan tidak bisa COD ya," ucap Khofifah dalam video itu.
Lantas apakah benar Gubernur Khofifah tawarkan program motor murah Rp500 ribu untuk warga Jatim?
PENJELASAN dan KESIMPULAN:
Berdasarkan informasi yang didapat, Humas Pemprov Jawa Timur menegaskan program motor murah seharga Rp500 ribu untuk warga merupakan hoaks alias tidak benar.
Video tersebut merupakan hasil artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang sering disebut deepfake.
Baca Juga: CEK FAKTA: Link Rekrutmen Koperasi Desa Merah Putih, Gaji Capai Rp8 Juta
Humas Pemprov Jatim meminta masyarakat untuk selalu memeriksa informasi melalui akun resmi pemerintah dan waspada terhadap penipuan.
Saat ini, tiga pelaku pembuat sekaligus penyebar video hoaks terkait Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah berhasil ditangkap.
Akibat tindakan ketiga tersangka tersebut, sebanyak 100 orang dilaporkan menjadi korban.
Pihak kepolisian menyatakan bahwa para pelaku telah memperoleh keuntungan sebesar Rp87 juta selama periode tiga bulan melakukan aksinya.
Pembuat video hoaks Gubernur Jatim jual motor murah ditangkap
Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditsiber) Polda Jawa Timur akhirnya menangkap tiga orang pelaku pembuat video hoaks di media sosial TikTok.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Siap Gantikan Prabowo Jadi Presiden, Heboh di Medsos!
-
CEK FAKTA: Isu DPR Sahkan UU Perampasan Aset Usai Demo Agustus 2025
-
Emil Dardak Ungkap Kejanggalan dalam Aksi Pembakaran Gedung Grahadi
-
Video Gus Yaqut Diteriaki Korupsi Hingga Masuk Neraka Ternyata Manipulasi, Ini Bukti Lengkapnya
-
CEK FAKTA: Ada Penjarahan di Mal Atrium Senen pada 29 Agustus 2025?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
Terkini
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik