"Perayaan may day damai dan tertib," kata Said Iqbal kepada Suara.com, Rabu (30/4/2025).
Said Iqbal juga tidak mempermasalahkan bila ada aliansi atau serikat pekerja yang memilih tidak bergabung di Lapangan Monas pada 1 Mei. Menurutnya, semua buruh tetap berjuang dengan cara-cara yang sesuai dengan konstitusi.
"Semua buruh berjuang dengan caranya sesuai konstitusi," kata Said Iqbal.
Sebelumnya, Said Iqbal juga telah mengonfirmasi kehadiran Prabowo pada peringatan May Day di Lapangan Monas.
Said menegaskan Prabowo pasti hadir dalam peringatan Hari Buruh. Hal itu ditegaskan Said saat dikonfirmasi ihwal kehadiran Prabowo bersama Presiden Konfederasi Buruh Dunia (ITUC), Akiko Gono.
"Sudah pasti datang," kata Said kepada Suara.com.
Enam Tuntutan
Melalui keterangannya, Said menyampaikam lebih dari 1 Juta orang buruh akan hadir pada peringatan May Day di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk peringatan May Day di Lapangan Monas bersama Presiden Prabowo akan hadir sekitar 200 ribu buruh.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, direncanakan akan hadir langsung dalam perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025.
Baca Juga: Sejarah Hari Buruh atau Mayday, Kenapa Selalu Diperingati Setiap 1 Mei?
Said Iqbal mengatakan kehadiran Prabowo pada May Day 2025 akan menjadi momen bersejarah, di mana Prabowo adalah presiden kedua setelah Presiden ke-1 RI Soekarno yang hadir secara langsung dalam perayaan May Day. Kala itu, kata Said Iqbal, Soekarno hadir dalam perayaan May Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).
Presiden Partai Buruh ini mengatakan kehadiran presiden atau perdana menteri dalam perayaan May Day adalah hal yang lazim di berbagai negara. Kehadiran mereka sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas peran penting kaum buruh dalam pembangunan bangsa.
Said Iqbal memaparkan apa saja yang menjadi tuntutan buruh dalam May Day tahun ini.
Ia menyebutkan enam tuntutan, di antaranya hapus outsourcing, bentuk Satgas PHK, wujudkan upah layak, lindungi buruh dengan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, lindungi Pekerja Rumah Tangga - sahkan RUU PPRT, dan brantas Korupsi - sahkan RUU Perampasan Aset.
Said Iqbal menyampaikan keenam isu tersebut akan disuarakan secara nasional, termasuk dalam orasi di Lapangan Monas.
Berita Terkait
-
Geruduk DPR saat May Day: Buruh Perempuan Ungkap Solusi Palsu Pemerintah, Begini Katanya!
-
Presiden Hadiri Perayaan May Day di Monas, Massa Buruh Pekik Namanya: Prabowo, Prabowo, Prabowo
-
Hadiri Peringatan May Day di Monas, Presiden Prabowo Sapa Ratusan Ribu Buruh
-
Massa Aksi Peringatan Hari Buruh 1 Mei Mulai Berdatangan di Depan Gedung DPR RI
-
Sejarah Hari Buruh atau Mayday, Kenapa Selalu Diperingati Setiap 1 Mei?
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo