Geruduk DPR saat May Day: Buruh Perempuan Ungkap Solusi Palsu Pemerintah, Begini Katanya!

Suara.com - Massa Aliansi Perempuan Indonesia (API) ikut aksi Hari Buruh Sedunia alias May Day 2025 di depan Gedung DPR RI, Kamis (1/5/2025). Mereka menyoroti soal kegagalan pemerintah dalam menangani krisis ketenagakerjaan dan membela hak rakyat kecil, khususnya buruh perempuan.

Salah seorang orator dari atas mobil komando mengatakan, sepanjang tahun 2023-2025, jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan melonjak tajam. 

Sejak awal 2025, tercatat 40 ribu buruh mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah dinilai telah gagal mencegah krisis ini meskipun sebelumnya menjanjikan langkah antisipatif.

Presiden Prabowo sempat merespons dengan menerbitkan PP No. 6 Tahun 2025, yang memberikan kompensasi 60% dari gaji selama enam bulan bagi korban PHK.

Namun, kebijakan ini dinilai hanya solusi jangka pendek dan tidak mengatasi akar persoalan PHK massal. Lebih jauh, program-program seperti Satgas PHK dan UU Cipta Kerja justru dianggap memperburuk kondisi ketenagakerjaan.

“Perempuan adalah kelompok paling terdampak. Setelah kehilangan pekerjaan, banyak dari mereka terpinggirkan ke sektor informal, kerja rumahan tanpa jaminan sosial, atau terpaksa bermigrasi ke luar negeri,” kata orator di depan Gedung DPR RI, Kamis.

“Tanpa perlindungan sosial, buruh perempuan juga menanggung beban kerja domestik berlipat sebagai tulang punggung keluarga,” sambungnya. 

Selain gelombang PHK, lanjut orator, dampak perang dagang global juga patut dikritisi saat ini. Terutama akibat kebijakan proteksionis Amerika Serikat lewat Donald Trump. 

Penetapan tarif tinggi terhadap produk tekstil asal Indonesia memperlemah industri dalam negeri, memicu PHK, dan memperburuk kondisi buruh perempuan. Mereka menghadapi pemotongan upah, cuti tidak dibayar, hingga eksploitasi di rantai pasok global.

Baca Juga: Tuding Purnawirawan TNI Mau Kudeta, Eks Panglima Gatot ke Hercules: Kau Apa Jasanya untuk Negara?

Saat ini, pemerintah dinilai hanya sibuk mencari solusi diplomatik jangka pendek tanpa membangun pondasi ekonomi yang berkeadilan dan memperkuat perlindungan sosial. Tanpa upaya serius untuk menerapkan prinsip kerja layak dan upah layak, buruh perempuan akan terus menjadi korban utama krisis ekonomi global.

Masalah lain yang disoroti yakni tentang krisis dalam kerja-kerja perawatan yang sepenuhnya dibebankan kepada perempuan. 

Akses terhadap jaminan sosial seperti BPJS maupun PBI terbatas, dan program-program seperti Makan Bergizi Gratis dinilai tidak mampu menjawab kebutuhan riil keluarga buruh yang kehilangan pendapatan. Pemerintah pun belum menunjukkan kemauan politik untuk mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang telah tertunda selama dua dekade.

Kritik juga timbul terhadap strategi pemerintah dalam mendorong pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) demi meningkatkan remitansi nasional, yang tahun lalu mencapai Rp253 triliun. 

“Revisi UU PPMI disebut dilakukan tanpa melibatkan organisasi pekerja migran, dan lebih berfokus pada keuntungan negara ketimbang perlindungan buruh migran-yang mayoritas adalah perempuan di sektor perawatan,” tegasnya.

Demokrasi Terancam