Suara.com - Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman ikut menimpali perihal delapan petisi Forum Purnawirawan TNI yang salah satu tuntutannya kepada MPR terkait desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Mantan KASAD TNI itu mengaku waswas adanya pihak yang memanfaatkan adanya tuntutan para purnawirawan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan oleh Dudung Abdurachman saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025) malam.
Menyikapi soal tuntutan tersebut, Dudung Abdurachman awalnya meminta agar para purnawirawan TNI menggunakan wadah resmi seperti Pepabri, PPAD, PPAL, dan PPAU untuk menyampaikan aspirasi mereka jika ingin mengatasnamakan purnawirawan.
Dudung Abdurachman menilai jika purnawirawan memilih untuk membuat forum tersendiri sebaiknya tidak mengatasnamakan sikap mereka mewakili purnawirawan TNI.
“Kalau misalnya ada aspirasi ga harusnya disampaikan ke wadahnya. Wadahnya ada Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU. Nyatanya, Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU juga tidak menyampaikan (sikap) seperti itu kepada Presiden,” beber Dudung Abdurrahman dikutip dari Antara, Selasa (5/5/2025).
Pepabri ialah Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri, sementara PPAD kependekan dari Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat, PPAL ialah Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut, dan PPAU merujuk kepada Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Udara.
Dudung khawatir jika purnawirawan tidak menggunakan wadah resmi, maka mereka dapat menyampaikan sikap pribadi tetapi mengatasnamakan kelompok purnawirawan TNI.
“Jangan kemudian nanti kepentingan-kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan. Padahal, tidak semua purnawirawan seperti itu,” sambung Dudung.
Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang terdiri atas sejumlah pensiunan jenderal TNI sebelumnya menyampaikan delapan sikap mereka terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Tuding Purnawirawan TNI Mau Kudeta, Eks Panglima Gatot ke Hercules: Kau Apa Jasanya untuk Negara?
Delapan pernyataan sikap itu, di antaranya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo kecuali pembangunan IKN, dan ada juga usul pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.
Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan ada juga Wapres Ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
Terkait usulan-usulan Forum yang kemudian menjadi sorotan publik, Dudung mengingatkan para purnawirawan itu mengenai pentingnya menjaga persatuan bangsa.
“Kepada para purnawirawan, senior-senior saya. Ada juga yang mungkin seangkatan, atau mungkin junior saya yang tergabung dalam forum kemarin, situasi saat ini, menurut saya, situasi yang sangat cepat terjadi perubahan. Jangan sampai situasi politik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu bangsa. Itu yang jangan sampai terjadi,” kata Dudung Abdurachman.
Dia melanjutkan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran saat ini berkonsentrasi menjalankan pemerintahan, termasuk untuk menyejahterakan rakyat. Dudung kemudian mengingatkan penting bagi seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama demi mewujudkan visi Indonesia Emas, atau Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
“Mari kita bersama-sama membangun bangsa ini,” beber Dudung Abdurachman.
Tag
Berita Terkait
-
Blak-blakan soal Pertemuan PPAD dengan Prabowo, Mayjen Komaruddin Simanjuntak Ungkap Ini
-
Sebut Desakan Forum Purnawirawan TNI Copot Wapres Gibran Hoaks, AM Hendropriyono: Ada yang Main!
-
Wapres Masih Bau Kencur, Rocky Gerung: Gibran Tak Mampu Hadapi Kompleksitas Politik Global
-
Fachrul Razi Dkk Desak Wapres Gibran Dicopot, PPAD: Bukan Wakili Seluruh Purnawirawan TNI AD!
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?
-
Noel Ngaku Dilarang Ungkap Partai K: Benernya Lidah Gue Mau Ngomongin Hari Ini
-
Prabowo Sentil Bogor Semrawut Banyak Spanduk, Wawako Jenal: 61 Baliho Sudah Kami Bongkar
-
Saksi Kasus Noel Ebenezer Ungkap Ada 4 Orang dari Kejagung Minta Duit Masing-masing Rp 1,5 Miliar
-
DJKI Perkenalkan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual Melalui Video Call
-
Saksi Sidang Noel Akui Pernah Ditawari LC Oleh 'Sultan Kemnaker': Saya Tidak Tahu Sumber Duitnya
-
Singgung Kasus Pertamina, Eks Ketua MK Beberkan Persoalan Besar Penegakan Hukum