Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, Jawa Barat dalam penyediaan stok pangan khususnya beras. Kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman alias Momerandum of Understanding (MoU) pada Selasa (6/5/2025).
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan kebutuhan beras Jakarta tak mungkin bisa dipenuhi dari hasil produksi sendiri. Sebab, luas sawah di Ibu Kota tak sebanding dengan kebutuhan warga.
Karena itu, Jakarta perlu menggandeng daerah lain dalam pemenuhan stok pangan.
"Seperti kita ketahui, Karawang ini mempunyai luas untuk area berasnya hampir 88.000, sementara Jakarta hanya 400 hektare, sementara kebutuhan Jakarta per hari itu kurang lebih 2.500 ton beras," ujar Pramono di Karawang, Jawa Barat.
Kerja sama Jakarta dengan daerah lain, kata Pramono, tak bisa hanya menguntungkan satu pihak saja. Sebab, Jakarta juga harus bergantung dengan daerah lain dalam pemenuhan stok pangan.
"Untuk itu maka Pemprov Jakarta harus melakuakn kerja sama yang produktif, yang saling menguntungkan, dengan pemerintah-pemerintah daerah penghasil pada salah satunya adalah Karawang," katanya.
Di tempat sama, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengatakan, kerja sama kali ini berupa pemanfaatan lahan sebesar 600 hektare untuk menanam beras yang bakal dikonsumsi warga Jakarta.
"Ini MoU-nya sekitar hampir 600 hektare yang akan kita kerja samakan," kata Aep.
Meski demikian, Pramono disebut Aep berencana memperluas pemanfaatan lahan sawah di Karawang.
Baca Juga: Prabowo Buka Peluang Bertemu Jenderal Try Sutrisno dkk, Nasib Wapres Gibran di Ujung Tanduk?
"Tapi tadi juga instruksi dari Pak Gub tentunya nggak usah 600 hektare, mudah-mudahan bisa lima kali lipat 3.000 hektare pun InsyaAllah pemkab Karawang Alhamdulillah kami memiliki lahan sawah kurang lebih sekitar 88.000 hektare sawah," pungkas Aep.
Klaim Prabowo Produksi Beras Melimpah
Presiden Prabowo Subianto membuat program kilat, yakni membangun 25.000 gudang. Pembangunan gudang tersebut imbas dari produksi beras yang melimpah.
Awalnya, Prabowo bercerita bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengadu karena bingung tidak ada gudang untuk menyimpan hasil produksi pangan yang melimpah. Padahal tahun-tahun sebelumnya, pangan berupa beras dan jagung masih impor.
"Tahun-tahun kita selalu impor beras, bertahun-tahun kita selalu impor jagung. Alhamdulillah tahun ini produksi kita melimpah, produksi kita jagung dan beras melimpah bahkan Menteri Pertanian dan banyak pejabat datang ke saya, 'kita bingung Pak, nggak ada gudangnya'," kata Prabowo di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jumat (2/5/2025).
Berdasarkan hal tersebut, Prabowo lantas berinisiatif membuat program kilat membangun 25.000 gudang darurat. Menurut Prabowo gudang darurat tersebut bisa bertahan 5-10 tahun.
Berita Terkait
-
Prabowo Buka Peluang Bertemu Jenderal Try Sutrisno dkk, Nasib Wapres Gibran di Ujung Tanduk?
-
Mantan KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman: Gak Ada Istilah TNI Takut sama Ormas!
-
Ungkit Era Gatot, Dudung Sebut Revisi Mutasi karena Salah Tulis: Gak Ada Hubungan Sikap Tri Sutrisno
-
Wapres Gibran Mau Dilengserkan, Jenderal Dudung Waswas Manuver Seniornya di TNI, Kenapa?
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut