Suara.com - Ketua DPR Puan Maharani menerima kunjungan kehormatan Ketua Senat Kerajaan Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Dalam pertemuan itu tak dibahas secara khusus soal masalah perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja yang belakangan jadi sorotan.
"Tidak ada pembicaraan secara khusus terkait dengan PMI, karena tadi kita bicara secara umum," kata Puan dalam konferensi pers usai pertemuan.
Intinya pertemuan itu, kata dia, hanya menyepakati parlemen Indonesia dan Kamboja, akan mendukung kebijakan pemerintah masing-masing.
"Karena memang tidak mungkin kemudian eksekutif bekerja sendirian tanpa dukungan legislatif, dan itu disepakati oleh Bapak Hun Sen bahwa memang eksekutif dan legislatif harus bekerja sama-sama dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya," katanya.
Selain itu, kata dia, dibahas juga soal hubungan kerja sama kedua negara. Terlebih hubunhan kedua negara semakin erat.
Apalagi, menurutnya, kerjasama Indonesia dan Kamboja di bidang ekonomi dan pertahanan semakin meningkat.
"Kemudian perkembangan pembangunan yang ada di Kamboja juga sudah semakin berkembang, dan beliau tentu saja mengharapkan hubungan yang semakin erat ini terus ditingkatkan," ungkapnya.
Kerjasama antar parlemen, menurut Puan juga berjalan baik. Ia mengungkapkan bahwa Kamboja terinspirasi dengan Indonesia yang memiliki ketua parlemen perempuan.
Baca Juga: Prabowo Sambut Hangat Hun Sen, Pertemuan Tingkat Tinggi Pererat Hubungan Indonesia-Kamboja
"Jadi alhamdulillah Indonesia dan Kamboja punya Ketua DPR perempuan, dan kedepannya semoga hubungan antara Indonesia dan Kamboja tetap baik," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perlindungan Pekerja Migran (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyarankan agar para pekerja migran Indonesia tak perlu berangkat ke tiga negara Asean yakni Myanmar, Kamboja dan Thailand.
Pasalnya, kata dia, di negara tersebut sangat rawan untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO.
"Saya selalu bilang sebaiknya Myanmar, Kamboja, Thailand itu jangan ada yang berangkat," kata Karding ditemui usai kunjungan open house di Rumah Dinas Rosan Roeslani di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (1/4/2025).
Ia mengatakan, di negara-negara tersebut sangat marak PMI yang berangkat justru terjebak menjadi korban TPPO.
"Karena pasti kecenderungan kena TPPO," katanya.
Berita Terkait
-
Prabowo Sambut Hangat Hun Sen, Pertemuan Tingkat Tinggi Pererat Hubungan Indonesia-Kamboja
-
Mempererat Hubungan, Prabowo Bakal Terima Kunjungan Kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja
-
Puluhan Siswa Keracunan Lagi, Puan Maharani Desak Pemerintah Evaluasi Total Program MBG
-
Puan Minta MBG Dievaluasi Usai Ada Siswa Keracunan Lagi, Kepala BGN: Saran yang Baik
-
Profil Tes Sambath Kapten Kamboja yang Meninggal Dunia, Dua Kali Lawan Timnas Indonesia
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line