Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengamini ucapan Presiden RI Prabowo Subianto yang membanta menjadi boneka dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Prabowo sebagai Presiden punya kedaulatan dan kemandirian.
"Saya kira Pak Prabowo orang yang punya kemandirian dan kedaulatan," kata Herman di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025) malam.
Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan, hal itu bisa terlihat dari sejumlah program-program Prabowo yang sudah dijalankan.
"Kita bisa melihat ya. Dari program-programnya Pak Prabowo yang Asta Cita, itu kan sebagian besar new initiative program. Program-program baru. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat. Kemudian melengkapi seluruh fasilitas rumah sakit. Kemudian program membangun institusi koperasi di setiap desa. Kemudian hilirisasi," beber Herman Khaeron.
Herman Khaeron menegaskan, kemandirian dan kedaulatan Prabowo bisa dilihat dari cara pengambilan keputusan dalam pemerintahan.
"Artinya kalau melihat dari program-program Pak Prabowo, jelas ini adalah bentuk kemandirian Pak Prabowo. Bentuk kedaulatannya Pak Prabowo sebagai presiden," ungkap Herman.
"Kami bisa lihat kok dari setiap pengambilan keputusan, pada setiap program aja, itu sudah terlihat bahwa memang ini kemandirian dan kedaulatannya Pak Prabowo sebagai presiden," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, kekinian tak dikenal adanya istilah matahari kembar. Menurutnya, hanya Prabowo yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
"Jadi kami tidak pernah melihat bahwa ada matahari kembar dan lain sebagainya. Bahwa Pak Prabowo adalah sekarang presiden Republik Indonesia. Kepala negara dan kepala pemerintahan," pungkas Herman Khaeron.
Baca Juga: Pasang Badan Bela Wapres Gibran, Golkar: Pintu Pemakzulan Secara Konstitusional Masih Tertutup!
Ngaku Bukan Boneka Jokowi
Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto menegaskan dirinya bukan presiden boneka. Hal ini ditekankan Prabowo menjawab tudingan bahwa ia dikendalikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Bantahan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini.
"Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar," kata Prabowo, Senin (5/5/2025).
Prabowo menekankan, bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu sebatas meminta saran dan pendapat dari Jokowi.
"Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa," kata kepala negara.
Berita Terkait
-
Pasang Badan Bela Wapres Gibran, Golkar: Pintu Pemakzulan Secara Konstitusional Masih Tertutup!
-
Respons soal Desakan Pemakzulan Gibran, Mahfud MD: Gak Mungkin!
-
Isu Pemakzulan Wapres, Luhut Bela Gibran: Jika Tak Taat Konstitusi, Jangan Tinggal di Indonesia!
-
Mahfud MD: Kebijakan Jokowi Sebagai Presiden Tetap Sah Meski Ijazahnya Terbukti Palsu
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung
-
Empat Gubernur Riau Terjerat Korupsi, KPK: Kami Sudah Lakukan Pencegahan Intensif
-
Usai Jerat Bupati, KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru dalam Kasus Koltim
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Pentingnya Integritas dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu
-
Balas Dendam, Santri Korban Bullying Ngamuk Bakar Ponpes di Aceh Besar, Begini Kronologinya!
-
Sidang Perdana PK, Tim Hukum Eks Dirut Asabri Adam Damiri Ungkap 8 Bukti Baru
-
Teror Telepon Misterius ke Hakim Tipikor Medan Sebelum Kamar Pribadinya Ludes Kebakaran