Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengamini ucapan Presiden RI Prabowo Subianto yang membanta menjadi boneka dari Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi. Menurutnya, Prabowo sebagai Presiden punya kedaulatan dan kemandirian.
"Saya kira Pak Prabowo orang yang punya kemandirian dan kedaulatan," kata Herman di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025) malam.
Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan, hal itu bisa terlihat dari sejumlah program-program Prabowo yang sudah dijalankan.
"Kita bisa melihat ya. Dari program-programnya Pak Prabowo yang Asta Cita, itu kan sebagian besar new initiative program. Program-program baru. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat. Kemudian melengkapi seluruh fasilitas rumah sakit. Kemudian program membangun institusi koperasi di setiap desa. Kemudian hilirisasi," beber Herman Khaeron.
Herman Khaeron menegaskan, kemandirian dan kedaulatan Prabowo bisa dilihat dari cara pengambilan keputusan dalam pemerintahan.
"Artinya kalau melihat dari program-program Pak Prabowo, jelas ini adalah bentuk kemandirian Pak Prabowo. Bentuk kedaulatannya Pak Prabowo sebagai presiden," ungkap Herman.
"Kami bisa lihat kok dari setiap pengambilan keputusan, pada setiap program aja, itu sudah terlihat bahwa memang ini kemandirian dan kedaulatannya Pak Prabowo sebagai presiden," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, kekinian tak dikenal adanya istilah matahari kembar. Menurutnya, hanya Prabowo yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
"Jadi kami tidak pernah melihat bahwa ada matahari kembar dan lain sebagainya. Bahwa Pak Prabowo adalah sekarang presiden Republik Indonesia. Kepala negara dan kepala pemerintahan," pungkas Herman Khaeron.
Baca Juga: Pasang Badan Bela Wapres Gibran, Golkar: Pintu Pemakzulan Secara Konstitusional Masih Tertutup!
Ngaku Bukan Boneka Jokowi
Sebelumnya diberitakan, Prabowo Subianto menegaskan dirinya bukan presiden boneka. Hal ini ditekankan Prabowo menjawab tudingan bahwa ia dikendalikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Bantahan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, sore ini.
"Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar," kata Prabowo, Senin (5/5/2025).
Prabowo menekankan, bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu sebatas meminta saran dan pendapat dari Jokowi.
"Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa," kata kepala negara.
Berita Terkait
-
Pasang Badan Bela Wapres Gibran, Golkar: Pintu Pemakzulan Secara Konstitusional Masih Tertutup!
-
Respons soal Desakan Pemakzulan Gibran, Mahfud MD: Gak Mungkin!
-
Isu Pemakzulan Wapres, Luhut Bela Gibran: Jika Tak Taat Konstitusi, Jangan Tinggal di Indonesia!
-
Mahfud MD: Kebijakan Jokowi Sebagai Presiden Tetap Sah Meski Ijazahnya Terbukti Palsu
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan