Suara.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025). Para menteri itu dipanggil untuk rapat terbatas membahas Koperasi Desa Merah Putih.
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, para menteri yang sudah datang, di antaranya Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menko Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Mendes Yandri menyampaika ia diundang rapat terbatas untuk membahas masalah koperasi.
"Kami diundang untuk membicarakan koperasi. Jadi Mendes ada tujuh tugas di Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Itu yang mau kami laporkan nanti ke Pak Presiden," kata Yandri kepada wartawan di Istana.
"Di antaranya Mendes itu sudah membuat SE (surat edaran)untuk musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Siapa pesertanya, siapa yang mengundang, apa agendanya, itu sudah kami detail kan di SE," sambungnya.
Selain itu, kata Yandri, pihaknya juga telah menyampaikan Surat Edaran atau SE soal pembiayaan notaris. Pasalnya ada beberapa desa yang belum memiliki sumber dana untuk pembiayaan notaris, sedangkan desa lainnya sudah ditalangi dari dana Corporate Social Responsibility atau CSR, gubernur, hingga bupati.
"Nah bagi desa-desa yang belum punya dana untuk akta notaris, sudah kami buat surat edaran dua hari lalu bahwa boleh gunakan anggaran untuk operasional pemerintahan desa yang sebesar 3 persen dari dana desa. Jadi kalau dana desanya Rp1 miliar berarti kan Rp30 juta. Nah sekarang notaris itu se-Indonesia diseragamkan, Rp2,5 juta," tuturnya.
Dana Desa Jadi Modal Awal
Baca Juga: Setengah Tahun Pemerintahan Prabowo! Dulu Ekonomi RI Disebut Komodo, Mungkin Sekarang Cicak?
Sebelumnya, Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan diluncurkan pada 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia.
Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (6/3/2025), Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa rencana pembentukan 70 ribu koperasi tahun ini akan dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan koperasi. Pendekatan itu disesuaikan dengan kondisi di tiap desa.
Terkait modal awal koperasi, Budi Arie mengatakan bahwa akan dilakukan melalui beberapa alternatif pembiayaan, seperti dana desa, APBN, APBD dan pinjaman dari bank-bank Himbara.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan pemerintah akan membentuk tim khusus untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di setiap desa.
Dalam proses ini, musyawarah desa akan diadakan untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pendirian koperasi sebanyak mungkin.
“Kemenkop juga nantinya memberikan modul-modul pelatihan dan lain-lain termasuk penyusunan pengurus koperasi,” ujar Ferry sebagaimana dilansir Antara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana