Profil M Anwar, Wali Kota Jakarta Selatan Pilihan Gubernur Pramono yang Punya Harta Rp7,8 M

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengangkat M Anwar sebagai Wali Kota Jakarta Selatan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta pada Rabu 7 Mei 2025.

Ia menggantikan Munjirin yang dimutasi menjadi Wali Kota Jakarta Timur.

Lahir pada 28 Mei 1966, Anwar menapaki karier birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak akhir 1990-an.

Ia mengawali pengabdiannya sebagai staf di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Tahun 2003, Anwar dipercaya menjadi Kepala Sub Bagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perpasaran.

Dua tahun berselang, ia naik jabatan menjadi Wakil Camat Tanah Abang, sebuah kawasan strategis di Jakarta Pusat.

Kemudian, Anwar diangkat sebagai Camat Cempaka Putih (2008–2011) dan kemudian Camat Senen (2011–2013).

Pada 2013, ia beralih ke wilayah administratif lain dan dipercaya menjadi Asisten Perekonomian dan Administrasi Kota Jakarta Selatan.

Setahun kemudian, ia kembali ke timur Jakarta sebagai Sekretaris Kota Jakarta Timur.

Baca Juga: Dilantik Pramono sebagai Wali Kota Jaktim, Munjirin Punya Utang Rp2,7 Miliar

Anwar kemudian menjalani penugasan penting sebagai Wakil Bupati Kepulauan Seribu (2015–2017).

Selepas itu, ia diangkat Gubernur saat itu, Anies Baswedan, menjadi Wakil Wali Kota Jakarta Timur dan tidak lama berselang naik menjadi Wali Kota Jakarta Timur pada 2018, jabatan yang diembannya hingga tahun 2024.

Menjelang akhir 2024, ia ditunjuk sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Permukiman—peran yang selaras dengan pengalamannya dalam penataan wilayah.

Hanya beberapa bulan kemudian, pada Mei 2025, Anwar kembali ke jajaran wali kota dengan penunjukannya sebagai Wali Kota Jakarta Selatan.

Anwar juga rutin memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024 yang disampaikan pada 7 Maret 2025 dan telah diverifikasi secara administratif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan laporan tersebut, Anwar tercatat memiliki kekayaan kotor sebesar Rp8.433.316.670.

Setelah dikurangi utang sebesar Rp573.675.292, total kekayaan bersihnya menjadi Rp7.859.641.378.

Berikut rincian kekayaan Anwar:

A. Tanah dan Bangunan – Total: Rp8.014.990.000
- 734 m²/352 m² di Bogor: Rp631.590.000
- 254 m²/272 m² di Jakarta Timur: Rp2.413.000.000
- 76 m² di Jakarta Pusat: Rp1.000.000.000
- 200 m² di Jakarta Barat: Rp470.400.000
- 119 m²/182 m² di Jakarta Timur: Rp1.500.000.000
- 219 m²/240 m² di Jakarta Timur: Rp2.000.000.000

B. Kendaraan Bermotor – Total: Rp180.000.000
- Toyota Yaris 2021: Rp180.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya – Rp95.000.000
D. Surat Berharga – Rp0
E. Kas dan Setara Kas – Rp143.326.670
F. Harta Lainnya – Rp0

Sebelumnya, Pramono Anung melantik 59 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu 7 Mei 2025.

Posisi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dirombaknya dengan berbagai nama baru.

Pramono mengaku kebijakannya ini sudah memenuhi aturan yang berlaku.

Hal tersebut merujuk Pasal 162 Ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak pelantikan.

Kepala daerah baru bisa merombak pejabat daerah apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Pramono mengklaim telah mendapat dukungan dari tiga pihak, yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD DKI dalam merombak susunan pimpinan SKPD Pemprov DKI.

"Kami telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, kami sudah mendapatkan persetujuan dari Kemendagri. Yang ketiga, sudah mendapatkan rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta. Sehingga semua syarat sudah terpenuhi," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu 7 Mei 2025.

Berbagai posisi yang kini telah terisi mulai dari para wali kota, bupati, kepala dinas, hingga kepala biro. Semuanya merupakan posisi untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon II.

"Saudara-saudara sekalian, hari ini saya melantik 61 (59) pejabat di DKI Jakarta. Lima wali kota, satu bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya. Dan kepala dinas, kepala biro yang ada, semuanya kita isi sepenuhnya," ujar Pramono.