Usai Bertemu Presiden Prabowo, Zulhas Targetkan Koperasi Merah Putih Jadi Holding Ekonomi Pedesaan

Suara.com - Menteri Kordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan sudah terbentuk 9.835 Koperasi Desa Merah Putih.

Hal itu disampaikannya usai rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto serta beberapa menterinya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 8 Mei 2025.

"Oke, baru saja kita rapat agak panjang dengan bapak presiden, kami laporan mengenai Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih," katanya.

Zulhas mengemukakan bahwa setelah terbit Keppres Nomor 9 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan koperasi desa langsung menggelar rakor.

Ia mencatat telah melakukan 10 kali rapat koordinasi, 7 di antaranya dilakukan di Menko Pangan, kemudian 3 rakor di lapangan.

"Kementerian juga jalan masing-masing. Sehingga sudah terbentuk sampai tadi sore 9.835 kopdes. Sampai tadi sore, karena tiap hari berkembang terus," katanya.

Ia juga menjelaskan alas an utama Kopdes Merah Putih ini dibentuk. Pertama, kata dia, untuk memotong rantai pasok yang panjang.

"Jadi dia nanti kopdes itu bisa menyalurkan sembako Dari produsen langsung Kopdes. Jadi nanti pasokan yang panjang dipotong," ujarnya.

Kemudian yang kedua, kata dia, kopdes ini nantinya akan menjadi wadah penyalur dadi mulai bantuan pemerintah.

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Dukung Kopdes Merah Putih untuk Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran

"Nanti koperasi ini yang akan menyalurkan seperti pupuk, tabung gas, kemudian sembako. Kemudian nanti bantuan-bantuan pemerintah semua sampai kopdes, Kkerja sama-sama pos, kemudian kopdes yang menyalurkan kepada masyarakatnya," katanya.

Selain itu, kopdes juga akan menjadi simpan pinjam buat masyarakat.

"Bisa di situ ada simpan pinjam Juga akan memotong selain rantai pasok Juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol Karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak, Jadi langsung dari pusat seperti pupuk Koperasi-koperasi langsung kepada rakyat Sehingga tengkulak-tengkulak akan habis," katanya.

Sementara itu, kata Zulhas, untuk Koperasi-Koperasi yang saat ini masih stagnan akan dibantu.

"Jadi secara sosial koperasi itu nanti akan menjadi semacam holding untuk ekonomi di pedesaan ditangani oleh Koperasi Desa Merah Putih," katanya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri-menterinya ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 8 Mei 2025.

Para menteri itu dipanggil untuk menghadiri rapat terbatas membahas Koperasi Desa Merah Putih.

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, para menteri yang sudah datang diantaranya Menteri Desa (Mendes) Yandri Susanto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir.

Kemudian juga ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi hingga Menkeu Sri Mulyani.

Ada juga Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

Yandri menyampaikan, dirinya diundang untuk membahas masalah koperasi.

"Kita diundang untuk membicarakan koperasi. Jadi Mendes ada 7 tugas di Inpres Nomor 9 Tahun 2025. Itu yang mau kita laporkan nanti ke Pak Presiden," kata Yandri.

"Di antaranya Mendes itu sudah membuat SE untuk musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Siapa pesertanya, siapa yang mengundang, apa agendanya, itu sudah kami detail kan di SE," sambungnya.

Yandri menyampaikan, pihaknya juga sudah mengedarkan Surat Edaran atau SE soal pembiayaan notaris.

Menurutnya, ada beberapa desa yang belum memiliki sumber dana untuk pembiayaan notaris, sedangkan desa lainnya sudah ditalangi oleh CSR, gubernur, hingga bupati.

Untuk diketahui, Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. 

Koperasi Merah Putih bertujuan mempercepat penguatan ekonomi desa melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal, seperti simpan pinjam, logistik, atau klinik desa.

Setiap koperasi akan didukung dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, serta pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan estimasi hingga Rp5 miliar per koperasi.

Dana ini akan digunakan untuk membangun fasilitas seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, dan klinik desa