Suara.com - Pemerintah daerah (Pemda) diminta proaktif mendukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk dalam acara Peluncuran Nasional Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kantor Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Gerakan ini diluncurkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Ribka menilai Menkes Budi merupakan sosok menteri yang aktif dan peduli terhadap kesehatan masyarakat. Menkes juga dinilai rutin berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pelaksanaan program-program kesehatan.
Ia menegaskan, Gerakan Bersama ini perlu segera direspons cepat oleh seluruh daerah di Indonesia. “Itu yang harus kita sisir, dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.
Ribka juga mengimbau agar Pemda dapat mengakomodasi program tersebut, terutama dari sisi anggaran. Ia menekankan, penanganan tuberkulosis memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
“Sebenarnya dasar regulasinya sudah ada tinggal implementasi,” terangnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang telah maupun belum menindaklanjuti program tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada daerah, termasuk Kelurahan Rambutan, yang telah memberi perhatian terhadap penanggulangan tuberkulosis.
Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, tuberkulosis merupakan penyakit lama yang telah memakan banyak korban. Namun, menurutnya, penyakit ini dapat disembuhkan karena obatnya tersedia.
“Jadi kalau ketahuan [orang yang mengidapnya], kalau ketahuan, obatnya ada, bisa diobati, bisa sembuh,” jelasnya.
Baca Juga: Kemendagri Pastikan Persiapan PSU di 9 Daerah Mencapai 99 Persen
Karena itu, ia menekankan pentingnya mendeteksi orang-orang yang terindikasi mengidap tuberkulosis agar segera mendapatkan pengobatan. Deteksi dini penting dilakukan karena pengidap dapat menularkan penyakit kepada orang lain.
“Jadi kita cepat kasih obat supaya dia enggak nularin ke mana-mana. Jadi para kader minta bantuan nomor satu, temuin [orang dengan gejala tuberkulosis],” ujarnya.
Upaya penting lainnya adalah memastikan pengidap menghabiskan obat yang diberikan. Sebab jika pengobatan dihentikan di tengah jalan, proses penyembuhannya akan jauh lebih sulit.
“Lebih susah lagi nanti obatnya. Jadi tolong bantu saya,” ujarnya.
Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Selain itu, hadir pula kader Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan pasien tuberkulosis. ***
Berita Terkait
-
Pemerintah Resmikan 3 Gedung Fakultas IPDN, Wamendagri Ribka: Jadi Simbol Sinergi dan Kolaborasi
-
Wamendagri Bima Arya Dukung Kopdes Merah Putih untuk Pastikan Program Pemerintah Tepat Sasaran
-
Wamendagri Ribka Jelaskan Langkah Kemendagri Mitigasi Potensi PSU Berulang
-
Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Kerja Sama dengan Daerah Penghasil: Jaga Harga Pangan
-
13 Ribu TNI-Polri Bakal Amankan Peringatan May Day di Jakarta, Kapolda: Kita Tidak Boleh Lengah
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional