Golkar Sebut Kasus Hukum Hasto Bukan Ganjalan Bagi PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai, jika kasus hukum yang saat ini tengah menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, bukan ganjalan bagi PDIP untuk bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (7/4) malam lalu.

Idrus menuturkan hal ini, sebagai bentuk menyikapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menyebut bahwa Presiden Prabowo rindu dengan nasi goreng buatan Megawati.

"Saya kira tidak. Sudah lah, kita sudah tahu semua ini, maaf saja, betapapun kuatnya masalah secara pribadi itu, saya punya keyakinan bahwa masalah pribadi itu tidak mungkin mengalahkan masalah yang lebih besar, yang kepentingan institusi," kata Idrus di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (11/5/2025).

Idrus menyampaikan, jika Prabowo selaku Kepala Negara, tidak akan membiarkan pertimbangan subjektif memengaruhi kebijakan strategis bangsa. Mengingat, Partai Gerindra dan PDIP merupakan partai besar dan keduanya memiliki sejarah kedelatan yang cukup panjang.

"Sebuah partai besar gitu loh. Sama dengan Pak Prabowo, tidak mungkin mengorbankan kepentingan nasional hanya mempertimbangkan kepentingan 1, 2, 3 orang," katanya.

Idrus juga sempat menyinggung tentang isu reshuffle kabinet yang belakangan mencuat. Hal ini menurutnya tidak akan dilakukan semata karena dorongan subjektif.

Elite Partai Golkar itu menekankan, Prabowo merupakan sosok yang konsisten dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

"Sekali lagi saya katakan, Pak Prabowo setahu saya orang yang di dalam mengambil keputusan tetap diinspirasi oleh patriotisme, nasionalisme, asas-asas kebangsaan kita. Maka pasti mengedepankan kepentingan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa," tandasnya.

Baca Juga: Golkar Respons Kelakar Megawati Sebut Ada Presiden Kangen Nasgor Buatannya: Tanda Baik-baik Saja

Ditahan KPK

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (20/2/2025). Penahanan dilakukan usai Hasto menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama sekitar delapan jam.

Hasto terpantau mengenakan rompi oranye yang menandakan dirinya menjadi tahanan KPK. Selain itu, kedua tangan Hasto juga terborgol.

Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Dia menjelaskan, bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.