Prabowo Hindari Jokowi? Istana Bantah Isu Matahari Kembar

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada upaya dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari pertemuan dengan Joko Widodo atau Jokowi agar tidak dianggap dikendalikan mantan Wali Kota Solo tersebut.

Menurut Prasetyo narasi yang berkembang tersebut hanya persepsi. Ia membantah anggapan tersebut.

"Nggak ada begitu-begitu," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Menurut Prasetyo agenda pertemuan antara Prabowo dan Jokowi hanya persoalan waktu, mengingat jadwal keduanya yang sama-sama sibuk.

"Di tengah kesibukan beliau berdua, cocokan waktunya saja yang belum, belum ketemu begitu," ujar Prasetyo.

Kalau pun terjadi pertemuan, lanjut Prasetyo, Jokowi juga dalam posisi sebatas melakukan silaturahmi dengan Prabowo.

Prasetyo menegaskan tidak ada upaya dari Jokowi untuk mempengaruhi Prabowo. Posisi Jokowi sudah jelas, yakni menyerahkan kepemimpinan negara dan pemerintahan kepada Prabowo.

"Kalau untuk pemerintahan beliau sudah menyampaikan bahwa sekarang tidak ada itu matahari kembar, tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau mempengaruhi Pak Presiden Prabowo itu, gak ada. Jadi sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Pak Presiden Prabowo," tutur.

"Jadi jangan ditafsirkan ke mana mana meskipun belum ketemu," sambungnya.

Baca Juga: Alasan Bareskrim Tangguhkan Penahanan Mahasiswi Pembuat Meme Prabowo-Jokowi: Ada Iktikad Mohon Maaf

Bukan Boneka Jokowi

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan dirinya bukan presiden boneka. Hal ini ditekankan Prabowo menjawab tudingan bahwa ia dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Bantahan itu disampaikan kepala negara saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar," kata Prabowo, Senin (5/5).

Prabowo menekankan bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu, sebatas meminta saran dan pendapat dari Jokowi.

"Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa," katanya.

Bahkan tidak hanya Jokowi, Prabowo menegaskan sikap serupa ia lakukan dengan para presiden terdahulu, mulai dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

"Saya menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah," kata Prabowo.

"Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa," kelakar Prabowo.

Prabowo lantas menyinggung ihwal orang suka maupun tidak suka terhadap Jokowi tetapi ia menegaskan bahwa Jokowi merupakan presiden dua periode. Prabowo turut menyinggung ihwal polemik ijazah.

"Loh minta pandangan minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan?" kata Prabowo.

Polemik tersebut juga ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Herman Khaeron. Dia mengamini ucapan Prabowo yang membanta menjadi boneka Jokowi. Menurutnya, Prabowo sebagai Presiden punya kedaulatan dan kemandirian. 

"Saya kira Pak Prabowo orang yang punya kemandirian dan kedaulatan," kata Herman di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (7/5) malam. 

Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan, hal itu bisa terlihat dari sejumlah program-program Prabowo yang sudah dijalankan. 

"Kita bisa melihat ya. Dari program-programnya Pak Prabowo yang Asta Cita, itu kan sebagian besar new initiative program. Program-program baru. Makan bergizi gratis, sekolah rakyat. Kemudian melengkapi seluruh fasilitas rumah sakit. Kemudian program membangun institusi koperasi di setiap desa. Kemudian hilirisasi," beber Herman Khaeron. 

Herman Khaeron menegaskan, kemandirian dan kedaulatan Prabowo bisa dilihat dari cara pengambilan keputusan dalam pemerintahan. 

"Artinya kalau melihat dari program-program Pak Prabowo, jelas ini adalah bentuk kemandirian Pak Prabowo. Bentuk kedaulatannya Pak Prabowo sebagai presiden," ungkap Herman.

"Kami bisa lihat kok dari setiap pengambilan keputusan, pada setiap program aja, itu sudah terlihat bahwa memang ini kemandirian dan kedaulatannya Pak Prabowo sebagai presiden," sambungnya.