Suara.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada upaya dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari pertemuan dengan Joko Widodo atau Jokowi agar tidak dianggap dikendalikan mantan Wali Kota Solo tersebut.
Menurut Prasetyo narasi yang berkembang tersebut hanya persepsi. Ia membantah anggapan tersebut.
"Nggak ada begitu-begitu," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Menurut Prasetyo agenda pertemuan antara Prabowo dan Jokowi hanya persoalan waktu, mengingat jadwal keduanya yang sama-sama sibuk.
"Di tengah kesibukan beliau berdua, cocokan waktunya saja yang belum, belum ketemu begitu," ujar Prasetyo.
Kalau pun terjadi pertemuan, lanjut Prasetyo, Jokowi juga dalam posisi sebatas melakukan silaturahmi dengan Prabowo.
Prasetyo menegaskan tidak ada upaya dari Jokowi untuk mempengaruhi Prabowo. Posisi Jokowi sudah jelas, yakni menyerahkan kepemimpinan negara dan pemerintahan kepada Prabowo.
"Kalau untuk pemerintahan beliau sudah menyampaikan bahwa sekarang tidak ada itu matahari kembar, tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau mempengaruhi Pak Presiden Prabowo itu, gak ada. Jadi sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Pak Presiden Prabowo," tutur.
"Jadi jangan ditafsirkan ke mana mana meskipun belum ketemu," sambungnya.
Baca Juga: Alasan Bareskrim Tangguhkan Penahanan Mahasiswi Pembuat Meme Prabowo-Jokowi: Ada Iktikad Mohon Maaf
Bukan Boneka Jokowi
Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan dirinya bukan presiden boneka. Hal ini ditekankan Prabowo menjawab tudingan bahwa ia dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Bantahan itu disampaikan kepala negara saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
"Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar," kata Prabowo, Senin (5/5).
Prabowo menekankan bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu, sebatas meminta saran dan pendapat dari Jokowi.
"Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Tolak Merger dengan Grab, Investor Kakap GoTo Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
Terkini
-
Prabowo Rehabilitasi 2 Guru ASN di Luwu Utara, DPR Wanti-wanti Kepala Daerah Jangan Asal Pecat
-
Puluhan Emak-emak Dampingi Roy Suryo Cs di Polda Metro Jaya: You Never Walk Alone!
-
Kenapa Prabowo Rehabilitasi 2 Guru di Luwu Utara? Ini Kasus yang Membelit Abdul Muis dan Rasnal
-
Profil Ribka Tjiptaning: Dokter Penulis 'Anak PKI', Kini Dipolisikan Usai Sebut Soeharto Pembunuh
-
Motif Pelaku Mutilasi Istri Pegawai Pajak Manokwari, Minta Tebusan ke Suami Korban Lewat IG
-
Nekat Mutilasi Istri Pegawai Pajak Demi Judi Online, Pelaku Terancam Hukuman Mati
-
Detik-detik Grandmax Bawa Rp5,2 Miliar Terbakar di Polman, Uang ATM Rp4,6 M Hangus
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal
-
Bikin Laporan ke Bareskrim, Bule Rusia Polisikan Dua Akun Medsos Diduga Penyebar Fitnah
-
Tunda Kenaikan Tarif Parkir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kebocoran PAD Rp1,4 Triliun