BGN Beri Teguran ke SPPG Buntut Keracunan MBG di Bogor dan Bakal Setop Pemasok jika Bahan Tak Segar

Suara.com - Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, mengatakan pihaknya langsung melakukan uji lab dalam merespons kejadian ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat yang alami keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Uji lab dilakukan mulai dari bahan serta makanan yang dimasak. Uji lab tersebut bertujuan mengetahui penyebab ratusan siswa alami keracunan.

Melalui keterangan dari Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, BGN menyampaikan bahwa pihaknya turut memberikan teguran peringatan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

"Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada," kata Tigor melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (13/5/2025).

"Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik. Maka kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," Tigor menambahkan.

Sementara itu terkait siswa yang menjadi korban, BGN menegaskan akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaan.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ujar Tigor.

Selain memberikan teguran, BGN akan memberikan pelatihan kepada SPPG terkait, terutama bagian penjamah makanan untuk mencegah keracunan akibat MBG tidak berulang.

Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lain.

Baca Juga: Dadan Hindayana Pasrah Pejabat Struktural BGN Belum Terima Gaji: Nggak Apa-apa Dirapel

"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya," tutur Tigor.

"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal suppliernya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," lanjutnya lagi.

Tigor menyampaikan, misi Presiden Prabowo Subianto adalah agar pelaksanaan MBG sebisa mungkin tidak terjadi lagi kasus keracunan. Misi kepala negara tersebut yang sekaligus menjadi harapan BGN.

Ia memastikan pihaknya akan terus berupaya agar kejadian serupa tidak terulang.

"BGN itu sangat ingin menjalankan makan bergizi ini dengan zero accident, dengan zero kasus keracunan, ini menjadi misi kami sebenarnya misi pak presiden juga. Bayangin ini 1.200 (dapur MBG). Jumlah pengawas kita ini hanya 3 direktur, dan juga saat ini, hanya sekitar dua puluhan pegawai kita," kata Tigor.

"Nah tentu kita sangat berharap kalaupun ada kasus-kasus yang dianggap ya itu dari bahan pangan, makanya harus kita teliti dulu. Sebenarnya setiap SPPG itu kan ada ahli gizi, ada SPPI. Ahli gizinya itu dulu kita tanya sebenarnya seperti apa? Gitulah kira-kira prosesnya," sambungnya.

Perketat Prosedur

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya langsung melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Pengetatan prosedur makanan itu dilakukan sebagai langkah korektif dan preventif menyusul adanya kasus keracunan siswa diduga akibat menyantap MBG.

Dadan menyampaikan ada tujuh langkah yang menjadi upaya untuk pengetatan distribusi makanan.

"Secara umum BGN melakukan langkah seperti ini," kata Dadan kepada Suara.com, Senin (12/5/2025).

Pertama, pemilihan bahan baku yang lebih selektif. Kedua, pemendekan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman makanan.

Ketiga, BGN menekankan protokol keamanan saat proses pengantaran dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ke sekolah.

Keempat, batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keenam, kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan

Ketujuh, penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin.