210 Siswa di Bogor Keracunan MBG, Bahan Baku dan Prosesing di SPPG Percontohan Jadi Biang Kerok

Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membenarkan total siswa di Kota Bogor yang diduga alami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) berjumlah 210 orang.

Jumlah tersebut berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor yang mencatat total perkembangan kasus dugaan keracunan MBG dari 7-9 Mei 2025 di Bogor.

Secara kumulatif total korban yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Kota Bogor berjumlah 210 orang.

Dadan mengatakan BGN sudah menerima data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor.

"Sudah karena kita melakukan koordinasi setiap saat," kata Dadan kepada Suara.com, Senin (12/5/2025).

Kekinian, Dadan juga sudah mengetahui dugaan penyebab siswa keracunan akibat MBG. Ia berujar dugaan tersebut karena bahan baku makanan dan proses pengolahan.

"Bahan baku dan prosesing," kata Dadan.

Dugaan tersebut terjadi di satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyuplai MBG ke sekolah, di mana terdapat siswa alami keracunan.

Diketahui 210 siswa yang keracunan berasal dari delapan sekolah.

Baca Juga: Prabowo Bakal Terbitkan Perpres Tambahan Anggaran MBG Senilai Rp 50 Triliun

"Satu SPPG. SPPG percontohan kantin sekolah menjadi SPPG," kata Dadan.

Menanggapi adanya kasus dugaan keracunan karena MBG, saat ini BGN melakukan langkah korektif dan preventif untuk segera melakukan pengetatan terhadap prosesur distribusi makanan.

Dadan menyampaikan tujuh langkah pengetatan distribusi yang segera dilakukan BGN dan jajaran, di antaranya:

1. Pemilihan bahan baku yang lebih selektif
2. Pemendekan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman makanan
3. Protokol keamanan saat proses pengantaran dari SPPG ke sekolah
4. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi
5. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa
6. Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan
7. Penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut kasus keracunan merupakan momentum evaluasi untuk memperkuat dan meningkatkan perbaikan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.

Dia menilai program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting guna meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.

"Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan," ujar Eddy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Eddy pun mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus tersebut dan meyakini proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan.

Secara khusus, ia memberikan perhatian penuh terhadap kasus itu karena terjadi di Kota Bogor dan Cianjur, yang merupakan daerah pemilihannya.

Politikus PAN ini siap membantu pemulihan para siswa agar bisa kembali sekolah dan ke depannya penyajian MBG memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dia turut mendukung langkah cepat Wali Kota Bogor Dedie Rachim yang melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas serta berkoordinasi dengan rumah sakit tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik dengan standar kesehatan, keamanan, dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizi-nya juga meningkat," tuturnya.

Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penyempurnaan prosedur operasional, termasuk dalam aspek pengolahan, pengemasan, serta distribusi makanan.

Dalam program sebesar MBG, kata dia, semua aspek teknis, mulai dari bahan pangan hingga penggunaan wadah makanan, perlu mendapat perhatian maksimal. Hal itu demi memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi.

Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga menyoroti perlunya menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat agar kepercayaan terhadap berbagai program Pemerintah dapat terus terjaga. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik.

"Kita harus pastikan masyarakat mengetahui bahwa setiap masukan dan kejadian yang terjadi akan dijadikan dasar untuk memperbaiki layanan ke depan," kata Eddy menegaskan. (Antara)