Heboh PSN Prabowo Diduga Dipalak Pengusaha Cilegon Rp5 Triliun, Begini Ultimatum Polisi

Suara.com - Polres Cilegon menanggapi soal beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan sekelompok orang mengaku pengusaha lokal yang diduga menuntut jatah proyek senilai Rp5 triliun tanpa lelang pada salah satu perusahaan di wilayah tersebut. Perusahaan tersebut merupakan pelaksana proyek strategis nasional (PSN) di Kota Cilegon. Diketahui, PSN merupakan program Presiden Prabowo Subianto. 

Menaggapi soal video viral itu, Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara menyebut jika video tersebut merupakan imbas dari kesalahpahaman antara pihak pengusaha lokal dan asing.

Buntut dari kericuhan dalam video itu, kedua belah pihak sudah dimediasi oleh aparat kepolisian. 

“Sudah kita mediasi, tidak ada pengancaman ataupun intimidasi. Kedua pihak sepakat menjaga situasi tetap kondusif,” beber Kapolres Kemas Indra sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (14/5/2025). 

Meski demikian, Polres Cilegon tetap mengultimatum pihak-pihak yang memanfaatkan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk melakukan tekanan kepada perusahaan, terutama dalam konteks proyek-proyek strategis. 

Kapolres Kemas menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama yang mengganggu dunia usaha dan iklim investasi di wilayah Kota Cilegon.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersinergi menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Cilegon.

Ia menilai, peran ormas dan LSM seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan justru menjadi penghambat pembangunan.

“Kami ingin keberadaan mereka membawa manfaat bagi masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan daerah,” pungkas AKBP Kemas Indra Natanegara.

Baca Juga: Dituding Sandera Polisi saat Demo May Day di Semarang, 2 Mahasiswa Undip Ditangkap

Sebelumnya pada Jumat, 9 Mei 2025, sebuah insiden terjadi di Cilegon yang melibatkan sejumlah oknum yang mengatasnamakan diri sebagai anggota Kadin Kota Cilegon.

Kelompok tersebut melakukan aksi demonstratif dan intimidatif yang menyasar manajemen PT Chengda, yang merupakan kontraktor utama yang bekerja untuk PT Chandra Asri Alkali (CAA), sebuah perusahaan yang bergerak di sektor petrokimia dan memiliki investasi di wilayah Cilegon.

Permintaan itu terungkap dalam rekaman video saat perwakilan China Chengda Engineering Co., Ltd (CCE), salah satu kontraktor proyek pembangunan pabrik CAA, melakukan audensi dengan pengusaha lokal yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon.

"Tanpa ada lelang, porsinya harus jelas tanpa ada lelang, Rp 5 triliun untuk Kadin (atau) Rp 3 triliun untuk Kadin tanpa ada lelang lagi," kata salah satu anggota Kadin dikutip dari video, Selasa (13/5/2025).

Menanggapi adanya permintaan itu, perwakilan CEE menyampaikan akan memberi pekerjaan, tapi belum mengetahui pekerjaan apa yang akan diberikan. "Sebenarnya bagaimana cara mengatakan, bagaimana cara melakukan subkontrak, saya akan berbagi dengan Anda. Namun bagaimana cara mengatakan untuk membuktikan apa yang dapat Anda lakukan," kata perwakilan CEE.

Sementara itu, anggota Kadin mengungkapkan bahwa pembangunan CAA yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) mencapai Rp 17 triliun. "Kegiatan yang diberikan total Rp 1 triliun kurang lebih, artinya masih ada Rp 15 triliun. Dari Rp 15 triliun, berapa yang untuk lokal? Poinnya saja," kata anggota Kadin itu.

Sebelumnya Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyebutkan bahwa pihaknya akan menemui langsung pengusaha di Cilegon, Banten, yang meminta jatah proyek pekerjaan tanpa tender senilai Rp 5 triliun CAA.

Anindya mengaku tidak ingin melihat kasus tersebut hanya dari media sosial. “Tentu kita juga mesti melihat dengan bijak semua ini. Tapi kami juga tidak hanya ingin melihat di media sosial. Kita ingin bertemu langsung,” kata Anindya saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/5/2025).