Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), M Romahurmuziy alias Rommy menilai jika PPP di bawah kepemimpinan M Mardiono telah gagal.
Ia menegaskan bahwa PPP harus fleksibel untuk membuka diri menghadirkan calon ketua umum dari eksternal partai jelang Muktamar PPP 2025.
"Bahwa kepemimpinan saat ini sudah gagal mempertahankan PPP di Senayan. Jadi, untuk dimajukan lagi sebagai caketum jelas sudah sangat tidak layak," kata Rommy dalam keterangannya kepada Suara.com, Rabu 14 Mei 2025.
Ia mengklaim, hampir seluruh DPW dan DPC sangat setuju dengan pernyataannya tersebut.
Untuk itu, kata dia, PPP harus fleksibel dalam membuka diri cari calon ketua umum dari eksternal partai.
"PPP harus fleksibel. Di samping internal, PPP harus membuka diri untuk sourcing Caketum dari luar partai. Tidak perlu kaku memegangi AD/ART yang mensyaratkan caketum harus pernah duduk satu periode kepengurusan sebagai pengurus harian dpp atau ketua majelis," katanya.
"Karena AD/ART itu bukan kitab suci. Dia bisa diubah tanpa syarat apapun oleh muktamirin sepanjang disetujui mayoritas. Dan berlaku seketika di Muktamar," sambungnya.
Rommy pun mendorong sebanyak-banyaknya figur menjadi calon ketua umum partai berlambang kakbah itu.
"Saya sendiri lebih memilih utk mendorong wajah baru utk memimpin partai. Karena PPP butuh energi baru. Energi besar. Bukan untuk berjalan. Tapi untuk melompat. Mengatasi semua rintangan utk kembali ke Senayan 2029," katanya.
Baca Juga: Dadya Manggala Geram, Sebut Ada Elite PPP Jadi Calo, Dagangkan Partai ke Jenderal dan Menteri
Sementara di sisi lain, Rommy juga menyoroti 8 nama yang disebut-sebut sebagai kandidat caketum PPP, di antaranya 3 dari internal dan 5 dari eksternal.
"Internal; Sandi Uno, Sekjen Arwani dan Gus Yasin. Dari eksternal; Gus Ipul, Dudung Abdurachman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto," ungkapnya.
Lebih jauh, ia mengemukakan bahwa nama-nama yang muncul tersebut pun disebutnya sudah melakukan berbagai strategi dalam kontestasi politik di tingkat partai tersebut.
"Tentu nama-nama yang muncul tingkat agresivitasnya berbeda. Ada yang sudah sosialisasi dengan DPW atau DPC. Ada yang baru sowan para sesepuh ulama. Ada yang sudah konsolidasi. Ada yang sudah niat, kemudian ngerem."
"Bahkan ada yang diunggulkan tapi masih ditunggu kesediannya. Tapi setidaknya komunikasi itu ada. Baik dengan saya sendiri atau dengan pengurus DPP lainnya. Intinya, dinamika menuju muktamar ini menuju satu arah, mencari ketua umum baru," katanya.
Resistensi
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar