Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memuji peran penyuluh kehutanan karena dianggap berperan penting menjadi ujung tombak untuk membantu menyebarkan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan oleh Raja Juli saat berdialog dengan sejumlah penyuluh kehutanan. Pertemuan yang juga turut dihadiri Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar dan Kepala BP2SDM Indra Exploitasia digelar saat Menhut berkunjung ke KHDTK Tabo-Tabo, Desa Tabo-Tabo Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Rabu (14/5/2025).
Dalam pertemuan itu, Raja Juli menganggap kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tidak akan berjalan optimal tanpa peran para penyuluh kehutanan. Sebab, menurutnya, para penyuluh bisa menjadi penyambung lidah pemerintah untuk menyebarkan kebijakan ke masyaarakat.
"Penyuluh kehutanan membanggakan dan sangat penting perannya. Penyuluh bagi saya adalah ujung tombak kebijakan pemerintah seideal apa pun policy yang diputuskan yang diambil di pusat, Jakarta, tidak akan ada arti apa-apa tanpa adanya penyuluh," beber Menhut Raja Juli ditulis pada Kamis (15/5/2025).
Raja Juli menyampaikan para penyuluh perlu memiliki beberapa kualifikasi. Salah satunya menurut Raja Antoni, penyuluh perlu memiliki kesadaran pentingnya pengetahuan dan terus belajar hal-hal baru.
"Peran bapak dan ibu sangat krusial tapi untuk memerankan peran yang strategis tadi, bapak ibu punya tanggungjawab yang sangat besar. Salah satu tanggungjawab sekaligus kualifikasi yang wajib dimiliki penyuluh adalah memiliki kesadaran bahwa ilmun pengetahuan itu luas sekali, seluas samudra dan bapak ibu sekalian dari hari ke hari selalu ingin belajar suatu yang baru. Bagaimana mau menyuluh kalau pengetahuannya masih sepotong-sepotong," ujar Raja Juli.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga menyebut para penyuluh juga perlu memformulasikan dan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat. Menurutnya, hal ini lantaran para penyuluhlah yang kerap berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Tanggung jawab bapak sekalian menjadi lebih krussial lagi tidak hanya menjadi perpanjangan tangan atau menjadi lidahnya untuk kebijakan, tapi bapak ibu sekalian juga harus formulasikan mengevaluasi tadi dikatakan dan kemudian menjadi rekomendasi apa yang harus diperbaiki, misalnya ini tidak boleh terjadi lagi, kebijakan ini tidak relevan tidak efisien karena tidak ada gunanya," ungkapnya.
"Berani mengatakan itu, bagaimana lalu apa alternatifnya bapak ibu juga bisa sampaikan, apa yang menjadi rekomendasi," imbuh Raja Juli.
Baca Juga: Megawati Tantang Jokowi Beberkan Ijazahnya ke Publik, PKB: Setuju, Cara Terbaik Akhiri Polemik
Selain itu, Raja Juli juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras para penyuluh kehutanan karena ikut andil dalam menyebarkan informasi soal kebijakan pemerintah.
"Saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada bapak ibu sekalian yang sudah bekerja dengan penuh dedikasi dan komitmen, berkeringat dan semoga tidak berdarah-darah, tiap hari melakukan pekerjaan yang susah ini, sekali lagi atas nama kementerian saya mengucapkan terimakasih banyak," tuturnya.
Sebagai informasi, KHDTK Tabo-tabo ini masuk pada wilayah kerja BP2SDM Wilayah VI dengan Luas kawasan 601, 26 ha dan Ketinggian 60 - 500 mdpl.
KHDTK Tabo-tabo merupakan KHDTK yang sudah menerapkan Spatial Monitoring And Reporting Tool (SMART) dan Sistem Informasi Manajemen Penyuluh (SIMLUH). Selain itu, KHDTK Tabo-tabo ini merupakan salah satu KHDTK yang juga memproduksi gula semut dari nira aren, aren tersebut tumbuh alami di hutan dengan luas 2,2 ha (± 500 individu).
Berita Terkait
-
Megawati Tantang Jokowi Beberkan Ijazahnya ke Publik, PKB: Setuju, Cara Terbaik Akhiri Polemik
-
Soal Kans Jokowi Gantikan Kaesang Ketum PSI, PDIP Bilang Begini
-
Heboh PSN Prabowo Diduga Dipalak Pengusaha Cilegon Rp5 Triliun, Begini Ultimatum Polisi
-
Dituding Sandera Polisi saat Demo May Day di Semarang, 2 Mahasiswa Undip Ditangkap
-
Copot Bendera GRIB Jaya hingga FBR di Jaktim, Polisi: Tak Boleh Ada Simbol Ormas Kuasai Wilayah!
Terpopuler
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Promo THR Alfamart Maret 2026: Sirup Marjan dan Biskuit Lebaran Diskon Gila-gilaan, Mulai 6 Ribuan
- 5 Mobil Bekas untuk Jangka Panjang: Awet, Irit, Pajak Ringan, dan Ramah Kantong
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
Terkini
-
Adu Domba AS-Israel? Iran Bantah Rudal Mereka Serang Turki, Erdogan Buka Suara
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Dituding Pendukung Iran, Remaja Israel Anti Perang: Kami Lebih Takut Fasis dibanding Rudal
-
Indonesia Disebut Jadi Tempat Aman Jika Perang Dunia III Pecah, Begini Analisis Pakar UGM
-
Terjaring OTT Proyek Daerah, Kasus Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid Segera Disidang
-
Israel Porak-poranda Dibom Iran, Tunggu Waktu Kehancuran Zionis
-
Bias AI Matikan Karier Perempuan: Diam-diam Robot Hilangkan Wanita Profesional
-
Tiket Kereta Lebaran 2026 Sudah Terjual 60 Persen di KAI Daop 1, Cek Sisa Kursi Sebelum Kehabisan!
-
BPJS Kesehatan: Layanan JKN Tetap Optimal Selama Libur Lebaran 2026
-
Nggak Mau Dianggap Ambil Uang Rakyat, Ahmad Sahroni Pilih Donasikan Gaji DPR ke Kitabisa