-
Skandal korupsi SPBU Pertamina kini semakin melebar.
-
KPK tak hanya usut mesin EDC, tapi juga alat ukur BBM.
-
Penyidikan menyasar satu paket pengadaan dari hulu ke hilir.
Suara.com - Penyelidikan mega skandal korupsi digitalisasi SPBU Pertamina kini melebar ke ranah yang lebih dalam.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak hanya fokus pada mesin kasir (Electronic Data Capture/EDC), tetapi kini juga membidik dugaan korupsi pada pengadaan alat pengukur stok BBM (Automatic Tank Gauge/ATG).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik kini melihat proyek digitalisasi ini sebagai satu paket pengadaan yang utuh, di mana setiap komponennya berpotensi diselewengkan.
"Kalau kita bicara digitalisasi SPBU, tidak hanya terkait dengan mesin EDC-nya yang mencatat pelat nomor kendaraan, kemudian untuk transaksi pembayaran. Akan tetapi, juga termasuk alat untuk mengecek ketersediaan dari BBM di dalam tangki itu," kata Budi kepada wartawan, Sabtu (25/10/2025).
Dugaan Pengkondisian dari Hulu ke Hilir
Budi mengungkap bahwa skandal ini bermula dari proses pengadaan di internal PT Telkom Indonesia, yang kemudian produknya digunakan oleh Pertamina.
KPK menduga ada 'pengkondisian' sejak awal, baik dari sisi spesifikasi barang maupun harga.
"Diduga ada pengkondisian dalam proses pengadaan artinya apakah spek barang yang disediakan oleh para vendor ini kualitasnya sesuai atau tidak dengan harga," tutur Budi.
Penyidik kini membandingkan harga dan spesifikasi alat-alat tersebut untuk membuktikan adanya kemahalan bayar yang merugikan negara.
Baca Juga: KPK Ungkap Ada Pengkondisian Mesin EDC dalam Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
Dalam pusaran skandal ini, nama Elvizar, mantan Direktur Utama PT Pasific Cipta Solusi (PCS), kembali menjadi sorotan.
Ia merupakan salah satu dari tiga tersangka yang telah ditetapkan, dan menariknya, ia juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan mesin EDC di salah satu bank BUMN.
KPK memastikan penyidikan akan terus berprogres karena melibatkan banyak pihak dan vendor. Proses penghitungan kerugian negara oleh auditor juga masih terus berjalan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Putin Sampaikan Belasungkawa Terkait Bencana Banjir, Prabowo: Kami Bisa Menghadapi Ini dengan Baik
-
Geger Kayu Log di Pantai Tanjung Setia, Polisi Beberkan Status Izin PT Minas Pagai Lumber
-
Pengamat Sorot Kasus Tata Kelola Minyak Kerry Chalid: Pengusaha Untungkan Negara Tapi Jadi Terdakwa
-
Prabowo Ungkap Alasan Sebenarnya di Balik Kunjungan ke Moskow Bertemu Putin
-
OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, KPK Sebut Terkait Suap Proyek
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan