Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengungkap sosok yang mengusulkan agar Presiden kedua RI, Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Hal ini disampaikan oleh Pengacara AMAR Law Firm sekaligus Advokat dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas), Airlangga Julio.
Informasi ini diakuinya disampaikan langsung oleh pihak Kemensos saat audiensi dengan Gemas yang melakukan demonstrasi menolak usulan Soeharto diberi gelar pahlawan nasional pada Kamis (15/5/2025).
"Tadi dari pihak Kementerian Sosial menyampaikan beberapa update ya. Pertama, usulan mengenai pahlawan Soeharto ini datang dari Gubernur Jawa Tengah (Ahmad Luthfi) di tahun 2025," ujar Airlangga usai menghadiri audensi dengan pihak Kemensos.
Kemudian, Kemensos mengakui sebenarnya sudah beberapa kali menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Seharusnya, kata Airlangga, hal ini menjadi dasar bagi Kemensos untuk tidak meneruskan usulan tersebut.
"Artinya Kementerian Sosial sebenarnya beberapa kali sudah pernah menolak usulan pahlawan yang serupa terhadap Soeharto itu terjadi di tahun 2008, 2010, dan 2015," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, pihak Gemas juga mempertanyakan urgensi pengusulan gelar pahlawan untuk Soeharto tapi tak bisa dijawab pihak Kemensos.
"Kenapa urgent sekali untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan hari ini, 2025 sementara beberapa kali sudah dibatalkan pengangkatannya tahun-tahun sebelumnya. Itu juga Kementerian Sosial tidak berhasil menjawab kami," jelasnya.
Baca Juga: Heboh Video Pria Ngaku Waras: Kalau Ijazah Jokowi Palsu, Saya Janji Telan Panci Satu Pabrik!
Saat ini, usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasioanl itu sedang dibahas oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang beranggotakan 13 orang.
Jika dilanjutkan, usulan ini bakal disampaikan ke Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dibawah oleh Sekretaris Militer Presiden Istana Negara.
Terakhir usulan itu akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk disetujui lewat Keputusan Presiden (Keppres).
Ia menyatakan pihaknya akan terus memantau proses pengusulan ini sampai ke Istana Negara agar tak disampaikan ke Prabowo.
"Jadi tahapannya masih panjang dan harapan kami semua pertimbangan-pertimbangan yang kami sampaikan itu dapat menjadi catatan bagi TP2GP saat ini," pungkasnya.
Geruduk Kemensos
Berita Terkait
-
Heboh Video Pria Ngaku Waras: Kalau Ijazah Jokowi Palsu, Saya Janji Telan Panci Satu Pabrik!
-
Digeruduk Massa Aksi Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Gus Ipul Disindir Gegara Telat: Potong Gaji Gak?
-
Palak PSN Prabowo Rp5 T, Wagub Banten Murka: Pengusaha Bergaya Preman Harus Ditindak, Ini Kriminal!
-
Megawati Tantang Jokowi Beberkan Ijazahnya ke Publik, PKB: Setuju, Cara Terbaik Akhiri Polemik
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
Terkini
-
Pelaku Pembakaran Kios Kalibata Ditangkap, Polisi Kini Buru Aktor Lain!
-
Ribuan Liter Air Bersih Terus Didistribusikan untuk Warga Terdampak Banjir Aceh Tamiang
-
Terobos Palang Pintu KA, Taksi Xanh SM Ringsek Dihantam Kereta di Perlintasan Kampung Bandan
-
Lapor Polisi Usai Diteror Bangkai Ayam hingga Molotov, DJ Donny: Saya Bukan Takut, Tapi...
-
Gerindra Soal Pilkada Lewat DPRD: Opsi Rasional Tekan Biaya Politik Tinggi
-
Difitnah Isu Ijazah Jokowi, Andi Arief: Pak SBY Terganggu, Kemungkinan Bakal Ambil Langkah Hukum
-
Malam Tahun Baru Jakarta Jadi Wadah Doa Lintas Agama Bagi Korban Bencana Sumatera
-
Polda Metro Jaya Catat Laporan Kejahatan Terbanyak Sepanjang 2025, Capai 74 Ribu Kasus
-
Alarm Narkoba di Jakarta: 27 Orang Terjerat Tiap Hari, 7.426 Kasus Terungkap Sepanjang 2025
-
Tutup Tahun 2025 di Lapangan, Presiden Prabowo Tinjau Pemulihan Bencana di Tapanuli Selatan