Suara.com - Dekan Fakuktas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam menyarankan TNI untuk membuat berbagai jenis obat. Usulan itu disampaikan seiring adanya rencana Kementerian Pertahanan untuk mengupayakan TNI turut produksi obat-obatan melalui laboratorium farmasi militer.
Prof Ari Syam menyampaikan kalau Indonesia masih banyak membutuhkan obat-obatan untuk infeksi bakteri juga penyakit tidak menular.
"Kalau kita bisa bilang kan misalnya obat-obat untuk antibiotik, obat-obat yang berhubungan dengan obat kanker, obat-obat untuk hipertensi, jantung, insulin, segala macam obat-obat yang terkait dengan penyakit-penyakit tidak menular," kata Ari ditemui Suara.com di Kampus FKUI, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).
Menurut Prof Ari, berbagai jenis obat tersebut memang harus segera bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia. Karena selama ini kebanyakan obat di dalam negeri didapatkan dari impor, sehingga harganya cenderung lebih mahal.
"Memang harusnya segera diproduksi. Sekali lagi ini tugas pemerintah, Kementerian Kesehatan harusnya fokus seperti itu, bukan mikirin masalah pendidikan kedokteran yang sudah ada yang ngurus," beber Prof Ari.
Dalam pembuatan obat tersebut, Ari mengingatkan agar TNI mengikuti standar yang sudah diberlakukan secara internasional. Dia juga berharap adanya keterlibatan aktif dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi setiap produk kesehatan.
"Bicara soal pembuatan obat itu kan udah ada standarnya, pokoknya semua sesuai dengan standar. Siapa pun itu, mau TNI, POLRI harus mengikuti apa yang ditampilkan oleh Badan PON bagaimana produksi obat yang berstandar. Dan itu tentu mengikuti standar internasional," ujarnya.
BPOM Dukung TNI Bikin Obat
Sebelumnya, Kepala BPOM Taruna Ikrar juga menyampaikan kalau pihaknya mendukung rencana TNI untuk produksi obat-obatan melalui laboratorium farmasi militer yang sudah direvitalisasi menjadi pabrik obat pertahanan negara.
Baca Juga: Jamin Indonesia Bisa Survive, Prabowo Ingin Swasembada Energi-Pangan: Uangnya Bisa Dinikmati Rakyat
Taruna Ikrar menyampaikan kalau BPOM akan menjalankan otoritasnya sebagai pengawas. Saat ditanya mengenai urgensi TNI turut memproduksi obat, Taruna menyampaikan kalau rencana itu sebenarnya masih berkaitan dengan perusahaan farmasi milik BUMN.
"Sebetulnya itu dari bagian perusahaan negara, sebetulnya. Kita tahu kan perusahaan negara ada dari BUMN, kayak Biofarma, ada Kimiafarma, ada Indofarma. Terus dari pihak negara lagi yang lain kan ada perusahaan obat yang berhubungan dengan TNI," beber Taruna Ikrar.
Meski demikian, mengenai jenis obat yang akan diproduksi TNI, Taruna enggan menjabarkan lebih lanjut.
Taruna Ikrar menyampaikan kalau baru akan membahasnya dengan Menteri Pertahanan yang rencananya dilakukan hari ini.
Menhan soal TNI Bikin Obat
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie menjelaskan kalau obat hasil produksi pabrik milik TNI itu akan disalurkan ke Koperasi Merah Putih dengan kerja sama bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Kita tahu harga obat di Indonesia tinggi sekali, kita juga sudah melakukan revitalisasi laboratorium farmasi yang ada di angkatan menjadi satu pabrik farmasi obat pertahanan negara, sehingga diharapkan nanti produksi obat kita yang kita akan kerjakan," kata Sjafrie ketika rapat bersama Komisi I DPR pada Rabu (30/4) lalu.
Menhtan Sjafrie menyampaikan kalau TNI akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam proses pembuatan obat. Selain itu, obat-obatan yang diproduksi rencananya turut disumbangkan kepada masyarakat di desa melalui koperasi.
"Dengan adanya koperasi desa nanti yang akan dibentuk, maka apotek-apoteknya ini akan kita suplai dari obat yang kita buat di pabrik obat terpusat ini," ujar Sjafrie.
Berita Terkait
-
Bisa Bikin Drop dan Rusak Sistem, Para Profesor FKUI Kecewa Kebijakan Prabowo: Kami Prihatin!
-
Pertanyakan TNI Jaga Kantor Kejaksaan, Puan Maharani: Jangan sampai Ada Fitnah!
-
Jamin Tak Ganggu Kasus, Kejagung Bersyukur Kantor Dijaga TNI: Mumpung Ada Perbantuan
-
Legislator PKB soal Prajurit TNI Jaga Kantor Kejaksaan: Tak Ada Larangan, asalkan...
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
- Kompetisi Menulis dari AXIS Belum Usai, Gemakan #SuaraParaJuara dan Dapatkan Hadiah
- Ini 5 Shio Paling Beruntung di Bulan Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Rumah Tangga Deddy Corbuzier dan Sabrina Diisukan Retak, Dulu Pacaran Diam-Diam Tanpa Restu Orangtua
Pilihan
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
-
Evakuasi Ponpes Al-Khoziny: Nihil Tanda Kehidupan, Alat Berat Dikerahkan Diirigi Tangis
-
Statistik Brutal Dean James: Bek Timnas Indonesia Jadi Pahlawan Go Ahead Eagles di Liga Europa
Terkini
-
Komitmen TJSL, BNI Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Kelestarian Lingkungan di Desa Ponggok Jawa Tengah
-
MDIS Buka Suara soal Ijazah Gibran, PSI: Hentikan Polemik Jika Niatnya Cari Kebenaran!
-
Rizky Kabah Tak Berkutik di Kamar Kos, Detik-detik Penangkapan TikTokers Penghina Suku Dayak!
-
Sidang Praperadilan: Nadiem Makarim Masih Dibantarkan, Orang Tua Setia Hadir di Ruang Sidang
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Korban Jiwa Bertambah Jadi 9 Orang
-
Menteri Haji dan Umrah Datangi KPK di Tengah Penyidikan Kasus Korupsi Kuota Haji, Bahas Apa?
-
Mengulik Pendidikan Gibran: MDIS Tak Keluarkan Ijazah, Hanya Jalankan Kurikulum Universitas Asing
-
Bendera Merah Putih Robek di Puncak Monas Saat Gladi HUT TNI, Kapuspen: Bahan Kain Kurang Bagus
-
TNI Jelaskan soal Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT TNI di Monas, Apa Katanya?
-
Rocky Gerung: Isu Ijazah Palsu Jokowi Akan Terus Dibahas Sampai 2029