Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo membantah jika belum digelarnya Kongres PDIP di tahun ini karena menunggu ada putusan ikrah terkait perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Pengadilan.
"Enggak, itu tidak ada hubungannya juga (dengan putusan sidang kasus Hasto Kristiyanto)," kata Ganjar Pranowo ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).
Mantan Calon Presiden di Pilpres 2024 itu mengatakan, terkait pelaksanaan Kongres PDIP nantinya akan ditentukan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Nanti akan ditentukan sendiri oleh Ketua Umum," beber Ganjar Pranowo.
Di sisi lain, PDIP kekinian sedang melakukan pembekalan terhadap kepala daerah dan wakil kepada daerahnya di Sekolah Partai PDIP yang mulai dilaksanakan dari tanggal 16 sampai 18 Mei 2025.
Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu membantah langkah itu dilakukan untuk mensolidkan para kepala daerah agar tak terpecah jelang Kongres PDIP.
"Oh enggak enggak. Kalau ini kebetulan saya dan Mas Jarot, Mas Jarot di diklat, saya urusan pemerintahan, dan kita memandang penting untuk melakukan ini. Dan menurut saya ini ya retret partai kita," ungkap Ganjar Pranowo.
"Kalau kita melihat kemarin ya, sehingga kita sinkron, kami mencoba mengharmonisasi yang ada di situ. Jadi dua hal yang berbeda dengan kongres. Kongres nanti disiapkan secara tersendiri," sambungnya.
Diketahui, Sekrataris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto kini telah meringkuk di penjara. Hasto Kristiyanto telah dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dua kasus sekaligus.
Baca Juga: Ekspose Kasus Harun Masiku, Pimpinan KPK Pengganti Firli Bahuri: Siapa Berani Jerat Hasto Tersangka?
Kedua kasus Hasto yakni terkait suap pengurusan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan juga kasus perintangan penyidikan yang turut menyeret buronan Harun Masiku.
Kekinian, Hasto berstatus sebagai terdakwa dan kasusnya sedang bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).
PDIP Klaim Tinggal Kukuhkan Megawati Ketum Lagi
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, menyampaikan, jika pada Kongres PDIP 2025 nanti hanya tinggal mengukuhkan Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum partai kembali untuk lima tahun ke depan.
"Jadi kongres itu lebih banyak, nanti kongres kan tinggal mengukuhkan saja ya. Mengukuhkan Ibu Mega," kata Djarot ditemui di Jakarta, Kamis (8/5/2025) malam.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga mengatakan, soal posisi Sekretaris Jenderal nanti akan menjadi kewenangan Megawati sebagai ketua umum.
Berita Terkait
-
Ekspose Kasus Harun Masiku, Pimpinan KPK Pengganti Firli Bahuri: Siapa Berani Jerat Hasto Tersangka?
-
Ngaku Tahu Persembunyian Harun Masiku tapi Tak Ditangkap, Kubu Hasto Skakmat Penyelidik KPK
-
Terkaget-kaget, Balasan Hasto PDIP usai Dituding Penyelidik KPK jadi Otak Kasus Harun Masiku
-
Habis-habisan Dikuliti di Sidang, Penyelidik KPK Sebut Hasto PDIP Dalang Kasus Harun Masiku
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
Terkini
-
Grebek Jaringan Online Scam, Otoritas Myanmar Tangkap 48 WNI
-
Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa Kasus Korupsi Jalan, ICW Curiga KPK Masuk Angin
-
Kontroversi 41 Dapur MBG Milik Anak Pejabat di Makassar, Begini Respons Pimpinan BGN
-
Buntut Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM, Ratusan Pati Lain Menyusul?
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun