Suara.com - Koalisi Ojol Nasional (KON) menyebut jumlah ojek online (ojol) yang turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa Selasa (19/5/2025) tak akan terlalu ramai. KON bahkan menyebut jumlahnya tak akan sampai 500 ribu orang seperti yang disampaikan asosiasi ojol GARDA.
Ketua Presidium KON, Andi Kristianto mengatakan, mayoritas ojol se-Jabodetabek akan tetap bekerja mengaktifkan aplikasi alias on-bid seperti biasa.
Mereka disebutnya lebih memilih untuk narik dan mencari nafkah demi keluarga di rumah.
“Yang bilang ada 500 ribu ojol demo itu bohong. Mayoritas ratusan ribu driver ojol di seluruh Indonesia masih akan onbid (narik penumpang), mereka lebih pilih kasih makan anak istrinya daripada ikutan demo yang isinya tunggangan politik begini,” ujar Andi di Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).
Andi menyebut jika ingin membahas kesejahteraan pengemudi, maka komunitas ojol yang sah harus dilibatkan.
Ia menolak adanya pihak luar yang mengklaim mewakili suara ojol tanpa keterlibatan langsung di lapangan.
“Kalau mau bahas nasib driver, bicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami,” ungkapnya.
Organisasi yang menaungi 295 komunitas pengemudi ojek online (ojol) dari seluruh Indonesia ini menilai aksi tersebut sarat kepentingan politik dan tidak merepresentasikan suara mayoritas mitra pengemudi.
Aksi itu dikatakannya tak lebih dari upaya segelintir pihak untuk menunggangi isu kesejahteraan driver demi kepentingan elit tertentu.
Baca Juga: Suap Hakim Demi Bebaskan Putranya, Ibunda Ronald Tannur Pede Ngaku Tak Bersalah
“Maka itu kami putuskan tidak ikut demo 20 Mei karena kami tidak ingin suara driver disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mau menyelundupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi kongkrit, bukan panggung politik,” jelas Andi.
Lebih lanjut, Andi menyinggung keberadaan individu yang kerap mengatasnamakan ojol namun sejatinya bukan bagian dari komunitas pengemudi.
“Ada orang yang selalu koar-koar mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol," bebernya.
Meski menolak narasi menjadikan driver sebagai buruh, KON tetap menuntut adanya regulasi yang memperkuat posisi mitra pengemudi dalam ekosistem ekonomi digital. Regulasi itu, kata Andi, harus menjamin keadilan dan perlindungan.
“Kami tidak menuntut status jadi buruh atau karyawan, tapi kami butuh aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan untuk semua pihak dan melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketimpangan, bukan status kemitraan itu sendiri,” jelasnya.
KON menyatakan bahwa penyelesaian persoalan pengemudi ojol sebaiknya dilakukan melalui dialog terbuka dan advokasi kebijakan, bukan lewat aksi yang berisiko ditunggangi agenda politik terselubung.
Berita Terkait
-
Suap Hakim Demi Bebaskan Putranya, Ibunda Ronald Tannur Pede Ngaku Tak Bersalah
-
Sebut Aksi Besar-besaran 20 Mei Dipolitisasi, KON: Ada yang Ngaku-ngaku Ojol Padahal Bukan!
-
Mewek di Sidang, Ibunda Ronald Tannur Merasa Diseret Pengacara Lisa: Jahat Sekali Dia!
-
Ogah Ikut Demo Besar-besaran Ojol di Jakarta 20 Mei, KBDJ: Kami Tetap Narik Cari Rezeki!
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek