Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDIP, Bonnie Triyana mengaku khawatir soal kemungkinan munculnya narasi desoekarnoisasi atau pendegradasian nama Soekarno dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang diinisiasi pemerintah lewat Kementerian Kebudayaan.
Hal itu disampaikan Bonnie rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) bahas soal rencana penulisan ulang sejarah Indonesia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
“Yang terakhir, saya agak khawatir tentang narasi yang bersifat desoekarnoisasi,” kata Bonnie Triyana.
Ia menilai, Presiden pertama RI Soekarno bukan hanya milik PDIP tapi milik semua rakyat Indonesia.
Tapi selama ini kerap menjadi sasaran upaya sistematis untuk meruntuhkan karakter dan perannya dalam sejarah bangsa.
“Jujur, selama puluhan tahun, Soekarno, dia bukan hanya milik PDI Perjuangan, tapi milik bangsa Indonesia, didegradasi, diruntuhkan, dibunuh karakternya,” katanya.
“Dan ini saya pikir juga penting untuk kita perhatikan bersama. Narasi-narasi seperti ini hendaknya tidak lagi ada di dalam proyek penulisan sejarah. Syukur-syukur kalau tidak ada,” imbuhnya.
Atas dasar itu, kata dia, rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah harus bisa menempatkan setiap tokoh secara proporsional.
Hal itu sangat penting dilakukan, kata dia, sebab sejarah akan menjadi pembelaharan buat generasi muda.
Baca Juga: Tolak Proyek Menbud Fadli Zon, AKSI: Tindakan Halus Pemerintah Monopoli Kebenaran Sejarah
“Kita ingin menempatkan orang yang layak pada posisinya, dengan segala macam catatan-catatan untuk dipelajari oleh generasi muda,” ungkapnya.
Apalagi, menurutnya, tujuan belajar sejarah bukan sekadar menghafal angka dan tahun, utamanya untuk menumbuhkan sikap kritis dalam memahami sebab-akibat suatu peristiwa yang pernah terjadi.
“Karena tujuan belajar sejarah buat saya bukan menghafal angka tahun, tapi menumbuhkan sikap kritis dan rasional, logis, untuk memahami sebab akibat sebuah peristiwa yang membawa kita hidup di masa kini. Itu yang seringkali kita mungkin lupakan,” pungkasnya.
Fadli Zon Niat Gaet 100 Sejarawan
Sebelumnya diberitakan, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyampaikan target penulisan ulang sejarah RI yakni rampung pada Agustus 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
"Sebentar lagi selesainya, Agustus target kita," kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).
Berita Terkait
-
Tolak Proyek Menbud Fadli Zon, AKSI: Tindakan Halus Pemerintah Monopoli Kebenaran Sejarah
-
Suap Hakim Demi Bebaskan Putranya, Ibunda Ronald Tannur Pede Ngaku Tak Bersalah
-
Mewek di Sidang, Ibunda Ronald Tannur Merasa Diseret Pengacara Lisa: Jahat Sekali Dia!
-
Ciut Nyali Hadapi Lisa Mariana? Ridwan Kamil Minta Sidang Gugatan Hari Ini Diundur
-
Ogah Ikut Demo Besar-besaran Ojol di Jakarta 20 Mei, KBDJ: Kami Tetap Narik Cari Rezeki!
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar