Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDIP, Bonnie Triyana mengaku khawatir soal kemungkinan munculnya narasi desoekarnoisasi atau pendegradasian nama Soekarno dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang diinisiasi pemerintah lewat Kementerian Kebudayaan.
Hal itu disampaikan Bonnie rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi X DPR RI bersama Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) bahas soal rencana penulisan ulang sejarah Indonesia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
“Yang terakhir, saya agak khawatir tentang narasi yang bersifat desoekarnoisasi,” kata Bonnie Triyana.
Ia menilai, Presiden pertama RI Soekarno bukan hanya milik PDIP tapi milik semua rakyat Indonesia.
Tapi selama ini kerap menjadi sasaran upaya sistematis untuk meruntuhkan karakter dan perannya dalam sejarah bangsa.
“Jujur, selama puluhan tahun, Soekarno, dia bukan hanya milik PDI Perjuangan, tapi milik bangsa Indonesia, didegradasi, diruntuhkan, dibunuh karakternya,” katanya.
“Dan ini saya pikir juga penting untuk kita perhatikan bersama. Narasi-narasi seperti ini hendaknya tidak lagi ada di dalam proyek penulisan sejarah. Syukur-syukur kalau tidak ada,” imbuhnya.
Atas dasar itu, kata dia, rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah harus bisa menempatkan setiap tokoh secara proporsional.
Hal itu sangat penting dilakukan, kata dia, sebab sejarah akan menjadi pembelaharan buat generasi muda.
Baca Juga: Tolak Proyek Menbud Fadli Zon, AKSI: Tindakan Halus Pemerintah Monopoli Kebenaran Sejarah
“Kita ingin menempatkan orang yang layak pada posisinya, dengan segala macam catatan-catatan untuk dipelajari oleh generasi muda,” ungkapnya.
Apalagi, menurutnya, tujuan belajar sejarah bukan sekadar menghafal angka dan tahun, utamanya untuk menumbuhkan sikap kritis dalam memahami sebab-akibat suatu peristiwa yang pernah terjadi.
“Karena tujuan belajar sejarah buat saya bukan menghafal angka tahun, tapi menumbuhkan sikap kritis dan rasional, logis, untuk memahami sebab akibat sebuah peristiwa yang membawa kita hidup di masa kini. Itu yang seringkali kita mungkin lupakan,” pungkasnya.
Fadli Zon Niat Gaet 100 Sejarawan
Sebelumnya diberitakan, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyampaikan target penulisan ulang sejarah RI yakni rampung pada Agustus 2025 bertepatan dengan HUT ke-80 RI.
"Sebentar lagi selesainya, Agustus target kita," kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).
Berita Terkait
-
Tolak Proyek Menbud Fadli Zon, AKSI: Tindakan Halus Pemerintah Monopoli Kebenaran Sejarah
-
Suap Hakim Demi Bebaskan Putranya, Ibunda Ronald Tannur Pede Ngaku Tak Bersalah
-
Mewek di Sidang, Ibunda Ronald Tannur Merasa Diseret Pengacara Lisa: Jahat Sekali Dia!
-
Ciut Nyali Hadapi Lisa Mariana? Ridwan Kamil Minta Sidang Gugatan Hari Ini Diundur
-
Ogah Ikut Demo Besar-besaran Ojol di Jakarta 20 Mei, KBDJ: Kami Tetap Narik Cari Rezeki!
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Imigrasi: WNA Tiongkok Paling Banyak Langgar Aturan
-
Dokter Anak Ingatkan Bahaya Jemur Bayi di Bawah Matahari Terik
-
Tepis Isu Prabowo Antikritik, KSP: Kritik Silakan, Tapi Pakai Data dan Teori
-
Pramono Anung Jamin Aturan Penyediaan Air Tak Akan 'Sandera' Kebutuhan Warga Jakarta
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perlindungan Saksi-Korban ke Paripurna
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
Mendagri Sentil Daerah yang Ragu Soal WFH ASN: Ini Bukan Opsional!
-
Ibu dan Anak Tewas Terlindas Bus AKAP di Depan Terminal Kampung Rambutan
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama