Suara.com - Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah akan tetap diusung dengan standar digital.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. M. Nuh menjelaskan rencana itu menjadi bagian penting dari filosofi pendidikan yang sesuai dengan karakter zaman dan peserta didik saat ini.
Menurutnya, anak-anak zaman sekarang sudah terpapar digitalisasi sejak dini. Sehingga dalam proses pendidikan juga harus turut menggunakan digital.
"Sekolah ini untuk anak-anak digital, digital native yang sekolah, yang anak-anak SD, SMP, SMA itu anak-anak digital native eranya. Maka kita ingin memastikan infrastrukturnya pun juga mendukung untuk proses pembelajaran yang menggunakan digital based learning yaitu pembelajaran yang berbasis digital," jelas Nuh kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Sistem digital-based learning itu dilakukan mulai dari Learning Management System (LMS) hingga manajemen administrasi sekolah yang akan didigitalisasi. Nuh mencontohkan, sistem absensi juga tidak lagi menggunakan buku manual, melainkan mengadopsi teknologi seperti face recognition atau fingerprint.
Kendati Sekolah Rakyat diperuntukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, Nuh menekankan bahwa standar pendidikannya tidak boleh ketinggalan dengan zaman.
"Jangan sekali-kali kita punya mindset 'oh ini kan anak-anak gak punya, pokoknya yang penting kita siapkan atau sekolah', enggak. Karena memang temanya adalah tema memuliakan hidup. Oleh karena itu kita ingin memberikan yang terbaik, yang modern," tuturnya.
Dengan pendekatan ini, Nuh berharap kesenjangan antara siswa yang berasal dari latar belakang tertinggal dengan siswa lain bisa semakin kecil, karena seluruh peserta didik mendapatkan fasilitas pembelajaran yang setara dan modern.
"Karena sekarang fasilitasnya semuanya modern, tidak terlalu jauh ketinggalannya itu. Sehingga bisa bersama-sama ataupun bisa mendalami dari teman-teman yang sebelumnya," ujarnya.
Baca Juga: Klaim Mulai Beroperasi Juli Ini, Kemensos Sebut Target Prabowo Bangun 200 Sekolah Rakyat
Mantan Menteri Pendidikan era Presiden RI ke-6 itu juga menyampaikan kalau kurikulum pembelajaran telah selesai disusun.
Selanjutnya, tim formatur juga akan mewawancarai sekitar 190 calon kepala sekolah yang akan ditempatkan di 65 Sekolah Rakyat yang tersrbar di berbagai lokasi.
Direncanakan, Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025 bertepatan dengan tahun ajaran baru.
Seleksi Ketat Kepala Sekolah
Tim formatur Sekolah Rakyat menetapkan standar khusus dalam menyeleksi calon kepala sekolah. Standar itu ditetapkan untuk menyesuaikan sistem pembelajaran serta kurikulum Sekolah Rakyat yang diperuntukan bagi siswa dari kalangan keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Prof. M. Nuh menyampaikan, seleksi kepala sekolah itu akan mulai tahap wawancara terhadap sekitar 160 calon. Nantinya mereka akan dutempatkan di 65 titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Bagi para calon kepala sekolah yang lolos wawancara itu nantinya harus menjalani masa training terlebih dahulu.
"Kita akan training, kita akan latih di beberapa tempat yang kira-kira bisa mewakili karakteristik dari sekolah rakyat. Baru dari situ nanti dia ikut melakukan pelatihan lagi," jelas Nuh kepada wartawan di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (20/5/2025).
Nuh menambahkan, secara administrasi, kriteria calon kepala sekolah itu dipilih yang memiliki latar belakang pendidikan minimal S1.
Serta telah menjalani kursus kepala sekolah. Selain itu, untuk memberikan penguatan karakteristik untuk para siswa nantinya setiao keoala dekolah di Srkolah Rakyat itu harus memiliki tambahan kompetensi sosial. Seperti kemampuan empati sosial dan memberikan motivasi.
"Itu untuk membangkitkan semangat juangnya menjadi petarung, jangan sampai sudah miskin tapi harus menjadi petarung," kata dia.
Setiap kepala sekolah itu juga dituntut untuk memiliki wawasan yang luas. Sehingga anak-anak tidak sekadar semangat belajar, tapi tidak punya wawasan.
Nuh menyampaikan kalau seleksi wawancara kepala sekolab akan dilaksanakan besok secara virtual karrna kandidat berasal dari berbagai daerah. Dia memastikan kalau proses itu telah sesuai aturan srhingga apa pun hasilnya nanti tetap dianggap sah.
"Wawancaranya insyaallah mulai besok dan kita pakai online. Sekarang wawancara online juga sudah diakui, mulai dari kesahan, dari sisi akademiknya, sampai dengan paling efisien. Kalau enggak, bayangkan calon kepala sekolah dari daerah-daerah ke sini, cost-nya berapa? Tapi dengan model online tadi itu memungkinkan, memudahkan kita," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kementerian Dalam Negeri Siap Dukung Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Tegas Mendagri Tito Karnavian
-
Kapan QRIS Berlaku di Indonesia? Ini Sejarah QRIS dan Keunggulannya
-
Sekolah Rakyat Harus Prioritaskan Daerah Terpencil dan 3T, Tegas Mercy Barends
-
Pendaftaran Resmi Ditutup, Kemensos Lapor ke DPR: 7 Ribu Lebih Calon Siswa Daftar Sekolah Rakyat
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Kubu Kerry Riza Sebut Jaksa Paksakan Keputusan Bisnis Jadi Tindak Pidana Korupsi
-
Konflik Kartel Meksiko Geser Rantai Pasok Narkoba ke Indonesia, BNN Waspadai Jalur Alternatif
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
Jelang Vonis Korupsi Pertamina, Ketua Hakim Beri Peringatan Keras: Jangan Coba-coba Pengaruhi Kami!
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Kerry Adrianto Merasa Dijebak dalam Kasus Korupsi Pertamina
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
-
Unik, Aksi Massa di Mapolda DIY Bergerak Organik Tanpa Orasi dan Tuntutan Tertulis
-
Aksi di Mapolda DIY: Massa Kecam Kekerasan Aparat yang Tewaskan Bocah di Maluku
-
Terkuak! Bukan Polisi, Pelaku Penganiaya Pegawai SPBU di Cipinang Ternyata Wiraswasta