Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat suara soal keberadaan tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik ibu kota. Pramono Anung secara blak-blakan mengakui bahwa keberadaan tiang-tiang tersebut mengganggu estetika kota.
Sisa proyek itu masih terpampang jelas, terutama di sepanjang Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan dan kawasan Senayan Jakarta Pusat.
"Kalau teman-teman sekalian lewat di Rasuna Said maupun di Senayan. Ada kolom-kolom untuk monorail yang sampai hari ini semuanya enggak mau nyentuh untuk diselesaikan," ujar Pramono Anung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Proyek yang dimulai dua dekade lalu itu kini tak lebih dari peninggalan usang.
Sejak dihentikan di tengah jalan, Jakarta telah beberapa kali berganti gubernur, namun tidak satu pun dari mereka berhasil menyelesaikan masalah tiang-tiang monorel tersebut.
"Bagi pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu. Maka bukan monorailnya yang dilanjutkan, tetapi tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa?" lanjut politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Masalah hukum yang membelit proyek ini disebut-sebut menjadi alasan utama mengapa para pemimpin sebelumnya memilih untuk tidak menyentuhnya.
Sengketa antara pelaksana proyek, kontraktor, dan pemangku kepentingan lain membuat nasib proyek ini mandek.
Namun, Pramono Anung memastikan dirinya tidak ingin melanjutkan sikap pembiaran tersebut. Ia berkomitmen mencari jalan keluar sesuai koridor hukum yang berlaku.
Baca Juga: Telak! Emak-emak Sindir Ojol yang Ngotot Narik: Kami Demo Pakai Hati Nurani, Bukan Budak Aplikator!
"Tentunya harus ada keputusan untuk itu, enggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu, karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu. Bagi saya pribadi, saya ingin menyelesaikan itu," tegas mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden ke-7 Jokowi itu.
Sebagai catatan, proyek monorel Jakarta mulai dibangun pada 2004 di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso. Kala itu, Pemprov DKI menggandeng PT Jakarta Monorail sebagai pengembang. Ketika itu, proyek monorail Jakarta sempat digadang-gadang bakal menjadi solusi untuk integrasi transportasi bersama TransJakarta dan MRT.
Di pemerintahan era Gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, proyek dihentikan karena persoalan finansial.
PT Jakarta Monorail sempat menggugat Pemprov DKI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp600 miliar.
Namun, Fauzi Bowo ketika itu hanya bersedia membayar maksimal Rp204 miliar sesuai rekomendasi BPKP.
Puncaknya terjadi pada 2014 saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi memutus kontrak dengan PT Jakarta Monorail.
Berita Terkait
-
Telak! Emak-emak Sindir Ojol yang Ngotot Narik: Kami Demo Pakai Hati Nurani, Bukan Budak Aplikator!
-
Absen Ikut Pembekalan PDIP karena Disebut Mau Naik Haji, Pramono Bantah Ganjar: Enggak!
-
Ogah Ikut Demo Besar-besaran Ojol di Jakarta 20 Mei, KBDJ: Kami Tetap Narik Cari Rezeki!
-
Kompak Absen Pembekalan PDIP: Pramono Mau Naik Haji, Rano Karno Nonton Festival Film di Luar Negeri
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
Terkini
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan
-
Megawati Dorong Politik Berbasis Kearifan Lokal: Peradaban Diukur dari Cara Menghormati Bumi
-
Instruksi Tegas Megawati di HUT ke-53 PDIP: Kader Wajib Jaga Alam, Hingga Lawan Keserakahan
-
Kritik Keras Regulasi Karpet Merah Konsesi, Megawati: Itu Pemicu Bencana Ekologis di Sumatra
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Krisis Iklim Adalah Ancaman Nyata, Generasi Muda Paling Dirugikan
-
Megawati Kecam Intervensi AS di Venezuela: Ini Imperialisme Modern!
-
Rocky Gerung Ngaku Girang Hadir di HUT ke-53 PDIP, Puji Pidato Megawati: Jernih, Tulus, dan Berani
-
BGN Ancam Suspend Dapur MBG Tanpa Sertifikat Higiene, Target Nol Keracunan 2026