Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat suara soal keberadaan tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik ibu kota. Pramono Anung secara blak-blakan mengakui bahwa keberadaan tiang-tiang tersebut mengganggu estetika kota.
Sisa proyek itu masih terpampang jelas, terutama di sepanjang Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan dan kawasan Senayan Jakarta Pusat.
"Kalau teman-teman sekalian lewat di Rasuna Said maupun di Senayan. Ada kolom-kolom untuk monorail yang sampai hari ini semuanya enggak mau nyentuh untuk diselesaikan," ujar Pramono Anung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Proyek yang dimulai dua dekade lalu itu kini tak lebih dari peninggalan usang.
Sejak dihentikan di tengah jalan, Jakarta telah beberapa kali berganti gubernur, namun tidak satu pun dari mereka berhasil menyelesaikan masalah tiang-tiang monorel tersebut.
"Bagi pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu. Maka bukan monorailnya yang dilanjutkan, tetapi tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa?" lanjut politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Masalah hukum yang membelit proyek ini disebut-sebut menjadi alasan utama mengapa para pemimpin sebelumnya memilih untuk tidak menyentuhnya.
Sengketa antara pelaksana proyek, kontraktor, dan pemangku kepentingan lain membuat nasib proyek ini mandek.
Namun, Pramono Anung memastikan dirinya tidak ingin melanjutkan sikap pembiaran tersebut. Ia berkomitmen mencari jalan keluar sesuai koridor hukum yang berlaku.
Baca Juga: Telak! Emak-emak Sindir Ojol yang Ngotot Narik: Kami Demo Pakai Hati Nurani, Bukan Budak Aplikator!
"Tentunya harus ada keputusan untuk itu, enggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu, karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu. Bagi saya pribadi, saya ingin menyelesaikan itu," tegas mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden ke-7 Jokowi itu.
Sebagai catatan, proyek monorel Jakarta mulai dibangun pada 2004 di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso. Kala itu, Pemprov DKI menggandeng PT Jakarta Monorail sebagai pengembang. Ketika itu, proyek monorail Jakarta sempat digadang-gadang bakal menjadi solusi untuk integrasi transportasi bersama TransJakarta dan MRT.
Di pemerintahan era Gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, proyek dihentikan karena persoalan finansial.
PT Jakarta Monorail sempat menggugat Pemprov DKI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp600 miliar.
Namun, Fauzi Bowo ketika itu hanya bersedia membayar maksimal Rp204 miliar sesuai rekomendasi BPKP.
Puncaknya terjadi pada 2014 saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi memutus kontrak dengan PT Jakarta Monorail.
Berita Terkait
-
Telak! Emak-emak Sindir Ojol yang Ngotot Narik: Kami Demo Pakai Hati Nurani, Bukan Budak Aplikator!
-
Absen Ikut Pembekalan PDIP karena Disebut Mau Naik Haji, Pramono Bantah Ganjar: Enggak!
-
Ogah Ikut Demo Besar-besaran Ojol di Jakarta 20 Mei, KBDJ: Kami Tetap Narik Cari Rezeki!
-
Kompak Absen Pembekalan PDIP: Pramono Mau Naik Haji, Rano Karno Nonton Festival Film di Luar Negeri
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu