Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat suara soal keberadaan tiang-tiang proyek monorel yang mangkrak di sejumlah titik ibu kota. Pramono Anung secara blak-blakan mengakui bahwa keberadaan tiang-tiang tersebut mengganggu estetika kota.
Sisa proyek itu masih terpampang jelas, terutama di sepanjang Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan dan kawasan Senayan Jakarta Pusat.
"Kalau teman-teman sekalian lewat di Rasuna Said maupun di Senayan. Ada kolom-kolom untuk monorail yang sampai hari ini semuanya enggak mau nyentuh untuk diselesaikan," ujar Pramono Anung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025).
Proyek yang dimulai dua dekade lalu itu kini tak lebih dari peninggalan usang.
Sejak dihentikan di tengah jalan, Jakarta telah beberapa kali berganti gubernur, namun tidak satu pun dari mereka berhasil menyelesaikan masalah tiang-tiang monorel tersebut.
"Bagi pemerintah Jakarta ini sangat mengganggu. Maka bukan monorailnya yang dilanjutkan, tetapi tiang-tiang yang tidak berfungsi itu akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat apa?" lanjut politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Masalah hukum yang membelit proyek ini disebut-sebut menjadi alasan utama mengapa para pemimpin sebelumnya memilih untuk tidak menyentuhnya.
Sengketa antara pelaksana proyek, kontraktor, dan pemangku kepentingan lain membuat nasib proyek ini mandek.
Namun, Pramono Anung memastikan dirinya tidak ingin melanjutkan sikap pembiaran tersebut. Ia berkomitmen mencari jalan keluar sesuai koridor hukum yang berlaku.
Baca Juga: Telak! Emak-emak Sindir Ojol yang Ngotot Narik: Kami Demo Pakai Hati Nurani, Bukan Budak Aplikator!
"Tentunya harus ada keputusan untuk itu, enggak bisa kemudian dibiarkan begitu saja dari waktu ke waktu, karena semua orang tidak mau berpikir, tidak mau susah, tidak mau menyentuh persoalan itu. Bagi saya pribadi, saya ingin menyelesaikan itu," tegas mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden ke-7 Jokowi itu.
Sebagai catatan, proyek monorel Jakarta mulai dibangun pada 2004 di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso. Kala itu, Pemprov DKI menggandeng PT Jakarta Monorail sebagai pengembang. Ketika itu, proyek monorail Jakarta sempat digadang-gadang bakal menjadi solusi untuk integrasi transportasi bersama TransJakarta dan MRT.
Di pemerintahan era Gubernur Jakarta Fauzi Bowo alias Foke, proyek dihentikan karena persoalan finansial.
PT Jakarta Monorail sempat menggugat Pemprov DKI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp600 miliar.
Namun, Fauzi Bowo ketika itu hanya bersedia membayar maksimal Rp204 miliar sesuai rekomendasi BPKP.
Puncaknya terjadi pada 2014 saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi memutus kontrak dengan PT Jakarta Monorail.
Berita Terkait
-
Telak! Emak-emak Sindir Ojol yang Ngotot Narik: Kami Demo Pakai Hati Nurani, Bukan Budak Aplikator!
-
Absen Ikut Pembekalan PDIP karena Disebut Mau Naik Haji, Pramono Bantah Ganjar: Enggak!
-
Ogah Ikut Demo Besar-besaran Ojol di Jakarta 20 Mei, KBDJ: Kami Tetap Narik Cari Rezeki!
-
Kompak Absen Pembekalan PDIP: Pramono Mau Naik Haji, Rano Karno Nonton Festival Film di Luar Negeri
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar