Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan idealnya kekinian partai politik dapat bantuan dana dari pemerintah yakni Rp10 ribu persuara.
Saat ini diketahui partai politik hanya mendapatkan seribu rupiah persuara dari pemerintah.
Hal itu disampaikan Muzani usai menerima bantuan dana parpol dari Kemendagri di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
"Sekarang menurut saya angka itu bisa sekitar Rp10.000," kata Muzani.
Ia mengatakan, sebenarnya angka Rp10 ribu persuara sempat jadi bahan diskusi, namun pada akhirnya disepakati parpol hanya dapat seribu rupiah saja persuara dari hasil Pemilu.
"Kemarin sebenarnya pembicaraan pada tingkat Rp10.000 per suara. Jadi pada saat yang kami diskusi masih Rp108 menjadi Rp10.000, eh menjadi seribu. Dari Rp1.000 kemudian diskusi-diskusi-diskusi. Diskusinya waktu itu macam-macam, akhirnya yang ditetapkan Rp1.000," katanya.
Di sisi lain, kata dia, pembahasan soal berapa besaran angka ideal untuk dana parpol sempat didalami Gerindra bersama LIPI hingga KPK.
"Waktu itu masih dalam kondisi Rp108 per suara. Akhirnya kemudian angkanya berbagai macam catatan ada. Akhirnya ada yang Rp10.000, ada yang Rp30.000, ada yang Rp48.000. Akhirnya kemudian pemerintah menetapkan di angka Rp10.000," katanya.
"Itu diskusinya panjang dan sekarang KPK sedang membuka ruang kembali untuk melakukan diskusi tentang hal yang sama. Dan kami menyambut baik tentang pandangan dan diskusi itu agar kita mencapai pandangan yang sama tentang berapa angka. Sehingga pemerintah juga punya patokan tentang kira-kira angka yang dianggap reasonable," sambungnya.
Baca Juga: Elite Gerindra Soal Kabar Reshuffle Kabinet Bulan Depan: Belum Dengar
Sebelumnya, Partai Gerindra secara resmi menerima bantuan dana partai politik dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (21/5/2025) di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).
Penyerahan bantuan dana parpol ini diserahkan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dan diterima langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Muzani dalam sambutannya sempat berkelakar jika Gerindra mendapatkan bantuan dana sebesar Rp20 triliun. Sontak hal itu pun mengundang tawa kader yang hadir.
"Yang kedua, hari ini kami akan menerima bantuan yang menurut kami sangat besar, nilainya Rp20.071.300.000.000," kata Muzani berkelakar.
Usai berkelakar, Muzani selanjutnya meluruskan ucapannya tersebut.
Ia menyampaikan, jika dana bantuan yang didapat Gerindra hanya kurang lebih Rp20 miliar.
Berita Terkait
-
Kemendagri Minta Gerindra Ajukan Revisi UU Parpol, Usulkan Partai Boleh Punya Bisnis
-
Parpol Didanai Negara: Solusi atau Jebakan Korupsi Baru?
-
KPK Usulkan Dana Parpol dari APBN, Ganjar: Diskusinya Pernah Ada, Bukan Baru
-
Reshuffle Kabinet Prabowo di Depan Mata? Gerindra Angkat Bicara
-
Elite Gerindra Soal Kabar Reshuffle Kabinet Bulan Depan: Belum Dengar
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
Terkini
-
Dewas KPK Nyatakan Istri Tersangka Kasus K3 Bersalah, Dihukum Minta Maaf Secara Terbuka
-
Waspada! Ini 9 Daerah Rawan dan Langganan Banjir di Jakarta
-
Update Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ketinggian Air di Bawah 50 Cm
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
Belum Masuk Prolegnas, Komisi II DPR Sebut Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Dibahas
-
KUHP dan KUHAP Mulai Berlaku, Puan Maharani: Momen Bersejarah untuk Indonesia
-
Pilkada Lewat DPRD, Lemhannas Sudah Serahkan Kajian Rahasia ke Prabowo
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDIP Mulai Lobi Fraksi Lain di Parlemen
-
Arus Pendek Listrik Bikin Rumah Lapak di Kebon Jeruk Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi
-
Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Sikap PDIP Dinilai Tak akan Banyak Mengubah Arah