NTT Percepat Aksi Iklim Berkeadilan Lewat Kolaborasi: Mencari Solusi di Tengah Krisis

Suara.com - Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kekeringan berkepanjangan, penurunan hasil pertanian, hingga ancaman terhadap ekosistem laut menjadi tantangan nyata yang dihadapi masyarakat.

Sayangnya, belum semua kebijakan daerah mampu merespons persoalan ini secara menyeluruh dan adil, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat dan nelayan kecil.

Menyadari urgensi ini, Pemerintah Provinsi NTT bersama Voices for Just Climate Action (VCA) Indonesia menggelar dialog kebijakan bertema “Mendorong Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim yang Berkeadilan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia” pada 19–20 Mei 2025.

Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari 18 perangkat daerah kabupaten/kota serta berbagai organisasi masyarakat sipil.

Dari forum tersebut, lahir sejumlah rencana aksi iklim kolaboratif. Di antaranya penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, pengembangan konservasi laut berbasis kearifan lokal, serta pengadaan mesin pengolahan sampah plastik.

Tak hanya itu, dialog ini juga menekankan pentingnya mobilisasi pendanaan serta pelibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan kebijakan iklim.

“Kolaborasi antara pemerintah, CSO, dan mitra pembangunan sangat penting untuk memastikan aksi adaptasi dan mitigasi berjalan nyata,” ujar Sherly S. Wila Huky, Kabid Pengendalian dan Perlindungan DLHK Provinsi NTT.

Ia menambahkan bahwa hasil dialog ini akan didorong untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD.

“Dialog selama dua hari telah menghasilkan satu rencana yang baik bagi NTT untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, dan membangun berbagai solusi iklim berbasis pengetahuan lokal,” ujarnya.

Baca Juga: DPR Didesak Kawal Agar Eks Kapolres Ngada Segera Diadili: Harus Dihukum Berat dan Kebiri Kimia!

VCA Indonesia dalam penutupan acara dialog tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT yang membuka tangan untuk berkolaborasi merespons perubahan iklim. Ini sesuai dengan komitmen dari Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena yang dalam pembukaan acara dialog menyatakan isu perubahan iklim adalah tantangan mendesak yang harus direspons oleh Pemerintah Provinsi NTT.

“Kolaborasi ini adalah langkah maju bagi NTT dan bagi Indonesia untuk merespons perubahan iklim. Ini adalah salah satu bentuk rekognisi pemerintah atas berbagai program yang selama ini telah dikerjakan oleh VCA Indonesia,” pungkasnya.

Kerentanan NTT terhadap krisis iklim

Sebagai wilayah kepulauan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berada di garis depan krisis iklim. Setiap tahun, masyarakatnya semakin akrab dengan dampak perubahan cuaca ekstrem—banjir, kekeringan panjang, abrasi pantai, hingga ancaman gagal panen dan terganggunya hasil tangkapan laut.

Kondisi ini memukul kehidupan petani, nelayan, masyarakat urban, hingga komunitas adat yang sangat bergantung pada alam. Namun, krisis iklim di NTT bukan hanya soal bencana alam. Di baliknya, tersembunyi persoalan ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang memperparah kerentanan masyarakat. Akses terhadap peluang pembangunan belum merata.

Anak muda dan masyarakat miskin kesulitan mengakses ruang tumbuh karena keterbatasan informasi, pendidikan, dan peluang ekonomi. Perempuan di sektor pertanian juga kerap menerima upah lebih rendah dibanding laki-laki, meski beban kerja mereka setara. Sementara itu, tantangan pendidikan di daerah terpencil menjadi hambatan besar bagi warga untuk memahami, apalagi merespons krisis iklim dengan tepat.

Di sisi lain, masih minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan memperburuk keadaan. Banyak kebijakan lingkungan dan pembangunan yang dirancang tanpa melibatkan suara masyarakat terdampak. Di wilayah pesisir, pembangunan infrastruktur seperti jogging track dan proyek pemecah ombak dilakukan tanpa kajian lingkungan memadai, yang justru mempercepat kerusakan ekosistem. Bahkan, ruang berlabuh bagi nelayan kecil pun tergerus, mengancam mata pencaharian mereka.

Masalah pengelolaan sampah, terutama plastik, juga menjadi momok. Limbah plastik mencemari laut dan pesisir, merusak ekosistem, serta mengurangi kemampuan laut menyerap karbon. Infrastruktur layanan dasar seperti air bersih, pengelolaan sampah, dan transportasi publik pun masih terbatas, menjadikan warga semakin sulit beradaptasi terhadap situasi iklim yang kian genting.

Kondisi ini semakin kompleks ketika menyangkut masyarakat adat. Minimnya pengakuan terhadap hak dan wilayah adat memicu konflik tenurial dan perampasan ruang hidup. Padahal, mereka memiliki pengetahuan lokal dan praktik berkelanjutan yang penting dalam menjaga hutan dan ekosistem. Sayangnya, suara mereka jarang diikutsertakan dalam proyek-proyek konservasi yang justru menyasar wilayah adat.

NTT tengah menghadapi tantangan iklim yang serius. Namun, solusi tak bisa hanya datang dari atas. Mengatasi krisis ini butuh perubahan sistemik: kebijakan yang inklusif, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta pengakuan terhadap kearifan lokal yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan.