Diisukan Bakal Kena Reshuffle dan Dijadikan Dubes RI di AS, Airlangga Hartarto: Nggak Paham

Suara.com - Airlangga Hartarto akhirnya angkat bicara, ia menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk mengenai informasi mengenai peluang dirinya terdepak dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Airlangga Hartarto mengaku tidak paham.

"Nggak paham," kata Airlangga saat hendak rapat bersama presiden di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Sementara itu, ditanya mengenai kabar dirinya akan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), Airlangga tidak menjawab. Ia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.

Bahlil Buka Suara

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadlia memberikan tanggapan ihwal informasi adanya reshuffle kabinet.

Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan kewenangan merombak kabinet berada di tangan Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang hak prerogatif kepala negara.

"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan itu ada hak prerogatif bapak presiden. Yah," kata Bahlil.

Sedangkan ditanya mengenai informasi perpindahan pos kementerian atau rehusffle, Bahlil hanya memberikan gestur melambaikan tangan.

Baca Juga: Soal Desakan Reshuffle ke Prabowo, Habiburokhman Blak-blakan Tak Setuju: Nanti Malah Gak Produktif

Sebelumnya, seorang sumber Suara.com lainnya yang mengetahui adanya rencana resuffle kabinet ini justru mengatakan posisi Airlangga Hartarto masih aman alias belum akan digantikan. Ini dikarenakan Prabowo, disebutnya masih menginginkan agar Airlangga tetap berada di posisinya.

"Prabowo masih ingin Airlangga menempati posisi Menko Perekonomian. Jadi dia bukan memakai jatah kursi menteri Partai Golkar, tapi penunjukan Prabowo," ungkap sumber tersebut.

Dubes AS Masih Kosong

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku bakal meminta pemerintah mempercepat mengusulkan nama untuk dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.

Namun, ia mengaku enggan mendesak dan menghormati hak prerogratif presiden.

"Terkait itu kan prerogatif presiden, itu urusan eksekutif," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Mei 2025.