Suara.com - Wakil Direktur Utama (Wadirut) PT Pertamina, Wiko Migantoro angkat bicara soal terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Balikpapan, Kalimatan Timur.
Ia mengatakan, jika terjadinya masalah distribusi itu disebabkan karena ada BBM yang spesifikasinya tak sesuai standar. Hal itu disampaikan Wiko dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
"Menambahkan apa yang terjadi di Balikpapan, Pak Mufti, itu juga bagian dari pengawasan kita untuk menyampaikan, mendeliver kualitas BBM sesuai spek. Pada saat itu, kami mendapati BBM yang akan dipasarkan speknya masih belum masuk, Pak. Speknya belum masuk, sehingga tidak kita distribusikan," kata Wiko.
Ia mengungkapkan, akibat dari adanya BBM tak sesuai speknya di Balikpapan, akhirnya Pertamina memilih mengambil stok ke Samarinda dan Banjarmasin.
"Termasuk memproduksi ulang dari kilang Balikpapan. Jadi itu bagian dari kami untuk tidak mendistribusikan BBM yang kualitasnya tidak masuk," katanya.
Namun, kata dia, adanya hal itu justru membuat masalah kekosongan BBM di Balikpapan.
"Kami mohon maaf apabila kemudian ternyata sempat ada kekosongan, mestinya memang kita harus menghitung minimum stok level yang cukup apabila terjadi situasi yang seperti sekarang, kita bisa tetap mensuplai kebutuhan di Balikpapan," ujar dia.
Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDIP, Mufti Anam, turut menyoroti soal kelangkaan BBM di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan saat Komisi VI DPR rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Dalam sorotannya ia mengingatkan Simon soal Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca Juga: BBM Langka di Balikpapan, Legislator PDIP 'Semprot' Dirut Pertamina: Ingat Asta Cita Pak Prabowo!
"Ingat Asta Cita Pak Presiden Prabowo, bahwa seluruh elemen pemerintah wajib memudahkan segala kebutuhan rakyat," kata Mufti.
Soal kelangkaan BBM, kata dia, seharusnya Pertamina mestinya bisa memitigasi sejak awal.
"Semua sebagai pembantu Presiden, ya harusnya hadir sekuat tenaga dengan segala daya dan upaya menghadirkan BBM yang terjangkau dan juga mudah didapatkan oleh mereka," ujarnya.
Ia mengatakan, bisa saja kelangkaan yang terjadi di Balikpapan akan juga terjadi di daerah lain jika tak diurus.
"Balikpapan pusatnya BBM, tapi langka. Bagaimana daerah lain? Kalau BBM gagal di Balikpapan akan jadi bom waktu, di daerah lain juga akan terjadi hal demikian. Maka kami ingin tanyakan di tempat ini, ada apa dengan sistem distribusi sebenarnya, Pak?" ujarnya.
Sebelumnya, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Balikpapan, Kalimantan Timur, memicu keresahan luas di masyarakat. Antrean kendaraan memadati sejumlah SPBU, dan aktivitas warga pun terganggu.
Situasi ini menjadi sorotan tajam, terutama karena terjadi di kota yang dijuluki sebagai “Kota Minyak”, pusat industri migas nasional.
Sebelumnya, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Balikpapan, Kalimantan Timur memicu keresahan luas di masyarakat. Antrean kendaraan memadati sejumlah SPBU, dan aktivitas warga pun terganggu.
Situasi ini menjadi sorotan tajam, terutama karena terjadi di kota yang dijuluki sebagai “Kota Minyak”, pusat industri migas nasional.
Namun, perhatian publik belakangan justru tertuju pada isu lain yang tak kalah mencolok, dugaan tindakan doxing oleh salah satu anggota keluarga pejabat publik.
Putri Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Cindara Rahmad, menjadi perbincangan setelah tangkapan layar percakapannya tersebar luas di media sosial. Semua bermula dari unggahan akun X @einedame, yang menceritakan keresahan warga terkait kelangkaan BBM.
Dalam unggahannya, ia menulis bahwa seorang temannya mengkritik situasi di Instagram dengan kata-kata emosional, menyebut wali kota "cupu, anj***" lantaran terlihat sedang berada di London bersama keluarga di tengah krisis BBM di kota yang dipimpinnya.
Menurut @einedame, tanggapan dari pihak keluarga wali kota tak berhenti di situ. Ia mengklaim bahwa akun Instagram yang diduga milik Cindara Rahmad membalas kritik tersebut dengan menyebut identitas netizen yang bersangkutan dan mengancam akan mendatangi rumahnya.
Berita Terkait
-
BBM Langka di Balikpapan, Legislator PDIP 'Semprot' Dirut Pertamina: Ingat Asta Cita Pak Prabowo!
-
Konsorsium PHE, Petronas, dan SK earthon Resmi Teken Kontrak PSC Wilayah Kerja Binaiya
-
3 Alasan Pemanfaatan Energi Geotermal Masih Minim, Padahal Potensinya Besar
-
Pertamina Mulai Impor Minyak Mentah dari Rusia
-
Pertamina Resmikan PLTS Atap Terbesar untuk Perkuat Komitmen Energi Ramah Lingkungan
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?