Suara.com - Program pendidikan karakter yang digaungkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer hingga saat ini menarik perhatian banyak pihak.
Baru-baru ini, akademikus Indonesia Rocky Gerung menyoroti keputusan Dedi Mulyadi yang memasukkan anak-anak bermasalah ke barak militer.
Menurut Rocky Gerung, program tersebut adalah keputusan yang dangkal. Hal ini disampaikan oleh Rocky Gerung dalam Indonesia Lawyers Club yang cuplikan videonya diunggah kembali oleh akun X @ronaldy596.
"Dedi Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi temen-temen pendukung Dedi Mulyadi mengatakan 'yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran'. Oh bagus, tapi dalam politik orang mau ukur visualisasi itu demi apa? Kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal," ucap Rocky Gerung.
Bukan tanpa sebab, Rocky Gerung menilai bahwa jika anak-anak bermasalah tersebut ingin diubah karakternya, maka seharusnya tidak dimasukkan ke dalam barak militer. Pasalnya, barak militer berfungsi untuk mendisiplinkan tubuh, bukan pikiran seseorang.
"Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Begitu kita belajar teori-teori disiplin, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh. Bukan mengajak orang berpikir," sambung Rocky Gerung.
Ia menambahkan bahwa anak-anak yang masih menginjak bangku sekolah umumnya memang melakukan kenakalan karena itu adalah proses kreativitas.
"Anak itu nakal, karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogik. Yang dihasilkan Dedi Mulyadi demagogi itu, kirim ke barak gitu," jelasnya.
Pedagogik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang pendidikan, khususnya pendidikan anak yang mencakup berbagai aspek, mulai dari teori belajar dan metode belajar hingga pengelolaan kelas dan interaksi dengan siswa. Sementara itu, demagogi adalah praktik politik di mana seseorang menggunakan retorika dan manipulasi untuk mempengaruhi massa dan mendapatkan kekuasaan.
Baca Juga: Bahlil Soal Usulan Rocky Gerung ke Prabowo: Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden
Tak hanya itu, Rocky Gerung kemudian menyebut nama Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming. Rocky Gerung mengatakan mengapa putra sulung Jokowi itu tidak dimasukkan ke barak militer.
"Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya? Supaya dia didisiplinkan tubuhnya itu, kan pikiran nggak bisa didisiplinkan," kelakarnya.
Menekankan kembali proses tumbuh kembang anak, Rocky Gerung menilai jika kenakalan siswa adalah hal yang wajar karena bagian dari berpikir kreatif.
"Sementara itu adalah anak didik. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7, sampai 13 tahun, di situ kenakalan itu, fungsinya kreatif," pungkasnya.
Tak hanya Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengkritik program tersebut, baru-baru ini Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun mendesak agar program memasukkan anak ke barak militer segera dihentikan.
FSGI melihat program barak militer itu tidak disiapkan dengan matang karena tidak adanya dokumen yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan itu termasuk perencanaan, pembelajaran, dan penilaian.
Sebagai informasi, dokumen yang beredar selama ini hanya berupa Surat Edaran Gubernur terkait dengan Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat melalui Gapura Panca Waluya. Selain itu, FSGI juga menyebut tidak pernah dijelaskan kepada publik mengenai rencana kurikulum dari program tersebut.
KPAI pun sebelumnya menyebutkan bahwa pendekatan militeristik semacam itu seharusnya menjadi pilihan paling akhir setelah semua mekanisme perlindungan dan pembinaan anak dijalankan secara maksimal.
KPAI menjelaskan bahwa struktur pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, termasuk hak mendapatkan pengasuhan, pembinaan, dan pendisiplinan, harus berbasis pada peran satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?