Belum Dapat Info Reshuffle, Sekjen Gerindra Ingatkan Menteri: Ikuti Langkah Irama Presiden

Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pihaknya belum mendengar kabar Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. 

"Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi tentang pandangan dan pemikiran tersebut dari presiden. Sejauh ini belum," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 23 Mei 2025. 

Namun, Muzani mengingatkan kepada jajaran menteri di Kabinet Merah Putih untuk seirama dan selangkah dengan Presiden Prabowo. 

"Cuman kami berharap para menteri bekerja lebih aktif lagi, ikuti langkah dan irama presiden," katanya. 

Menurutnya, apa pun langkah Presiden Prabowo lakukan maka semua menterinya harus mengikutinya. 

"Ketika presiden melangkah dalam 20 langkah maka para menteri dan pembantunya berarti juga mengikuti langkah yang sama dari presiden," katanha. 

"Ketika presiden berputar ke kanan, ikutilah langkah ke kanan dan seterusnya," sambungnya. 

Sebelumnya, Pengamat Politik Rocky Gerung menilai bahwa momentum reformasi 1998 bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam kaitannya dengan transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia. 

Hal itu dikatakannya dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema 'Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi' di Jakarta, Rabu 21 Mei 2025. 

Baca Juga: Santer Kabar Reshuffle Kabinet, Istana: Alhamdulillah Belum Ada

Dia lantas menyoal pemilihan diksi 'reformasi' ketimbang 'revolusi' dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.

Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang 'paling lemah' karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi 'revolusi', namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan lah 'reformasi total'. 

Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu. 

"Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, 'Bahkan saya ingin jadi Pemimpin Sosialis Asia'," katanya. 

Untuk itu, dia memandang perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mengejawantahkan gagasan ekonomi sosialis tersebut. 

"Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Airlangga Hartarto angkat bicara menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk mengenai peluang dirinya terdepak dari jabatan menteri koordinator bidang perekonomian.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Airlangga Hartarto mengaku tidak paham.

"Nggak paham," kata Airlangga saat hendak rapat bersama presiden di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 22 Mei 2025.

Sementara itu, ditanya mengenai kabar dirinya akan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), Airlangga tidak menjawab. Ia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.

Bahlil Buka Suara

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadlia memberikan tanggapan ihwal informasi adanya reshuffle kabinet.

Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan kewenangan merombak kabinet berada di tangan Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang hak prerogatif kepala negara.

"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan itu ada hak prerogatif bapak presiden. Yah," kata Bahlil.

Sedangkan ditanya mengenai informasi perpindahan pos kementerian atau rehusffle, Bahlil hanya memberikan gestur melambaikan tangan.

Sebelumnya, seorang sumber Suara.com lainnya yang mengetahui adanya rencana resuffle kabinet ini justru mengatakan posisi Airlangga Hartarto masih aman alias belum akan digantikan.

Hal ini dikarenakan Prabowo, disebutnya masih menginginkan agar Airlangga tetap berada di posisinya.

"Prabowo masih ingin Airlangga menempati posisi Menko Perekonomian. Jadi dia bukan memakai jatah kursi menteri Partai Golkar, tapi penunjukan Prabowo," ungkap sumber tersebut.

Sebelumnya Pemerintah Prabowo sudah melakukan reshuffle terhadap Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Brodjonegoro pada tahun 2025 silam.

Sementara itu beberapa survei yang dilakukan lembaga memunculkan sejumlah nama yang dianggap oleh publik layak untuk dirombak dengan berbagai alasan.