Prabowo Beri Kesempatan Terakhir? Menteri yang 'Langgar' Imbauan Terancam Reshuffle

"Jadi di bawah Kementerian Koordinator diminta untuk kompak di masing-masing kementerian di bawah koordinasinya," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, santer beredar Presiden Prabowo bakal melakukan perombakan kabinet

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, khususnya mengganti sejumlah menteri di bidang perekonomian.

Tuntutan tersebut dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa perekonomian nasional saat ini sudah dikuasai segelintir oligarki.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara sarasehan para aktivis lintas generasi memperingati 27 tahun Reformasi di Hotel JS Luwansa, Rabu 21 Mei 2025.

Aktivis ITB, Syahganda Nainggolan mengatakan saat ini perpolitikan sudah dikendalikan oleh pihak dengan kekuatan uang besar.

Dibajak Oligarki

"Reformasi sudah dibajak oligarki, semua politik dikendalikan uang. Kekuasaan oligarki yang jumlahnya hanya 1 persen, menguasai 50 persen ekonomi nasional," ujar Syahganda.

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute itu mengatakan terpilihnya Prabowo sebagai presiden sebenarnya memunculkan harapan.

Baca Juga: Prabowo Godok 5 Nama Calon Dubes RI untuk AS, Airlangga Hartaro Jadi Masuk?

Sebab, Prabowo dianggapnya sebagai sosok yang ingin melakukan transformasi Indonesia kembali ke UUD 1945 dan cita-cita pendiri bangsa.

"Teman-teman aktivis 98 banyak yang masuk kekuasaan, jadi hari ini kita memiliki harapan kepada Prabowo dapat mewujudkan pikiran besarnya tentang transformasi ke arah ekonomi kerakyatan," ucap Syahganda.

Sementara, Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut, gagasan besar Prabowo akan terwujud jika tim ekonominya berideologi sama dengan Prabowo.

"UUD 1945 harus menjadi dasar perekonomian Prabowo," ungkap Feri.

Menambahkan, Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut jajaran menteri dan wakil menteri harus lebih sepemahaman dengan presiden.

Prabowo membutuhkan para menteri-menteri yang mengerti pikiran sosialistik agar cita-cita mentransformasi perekonomian kerakyatan bisa terwujud.