Ketua Ikatan Alumni FKUI Wawan Mulyawan mengatakan, pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan-kebijakan kesehatan yang tak pro-rakyat.
"Bukannya pro-rakyat, tapi kebijakan-kebijakan kesehatan kini pro-kepentingan sesaat. Kami mendorong Presiden Prabowo jika perlu mengganti pemimpin tertinggi kebijakan kesehatan, yang jelas-jelas bisa merusak ekosistem pendidikan kedokteran serta menurunkan mutu pelayanan," kata Wawan.
Protes terhadap kebijakan-kebijakan Menkes Budi Gunadi Sadikin juga sempat meluas dan berpuncak pada ratusan guru besar FKUI mengirimkan surat ke Presiden Prabowo, untuk menjelaskan situasi sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan yang memprihatinkan.
Dalam suratnya, para guru besar spesifik menyoroti adanya narasi negatif tentang tenaga kesehatan yang justru dikeluarkan oleh pejabat publik.
Dianggap pengkhianat profesi
Tuntutan pencopotan Budi Gunadi Sadikin juga disuarakan oleh guru-guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad).
Sebab, menurut mereka, Menkes Budi overlaping, melebihi kapasitasnya karena memutuskan kolegium baru tidak lagi di bawah organisasi profesi dokter, melainkan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) yang ada di bawah naungan Kemenkes.
"Ketika negara secara sepihak melemahkan kolegium, mengintervensi universitas, dan memindahkan proses pendidikan dari ruang akademik ke birokrasi, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap etika sosial profesi," kata Guru Besar FK Unpad Prof Dr Endang Sutedja saat membacakan maklumat akademisi FK Unpad secara virtual, Senin (19/5/2025).
Melalui keputusan kontroversial itu, kata Profesor Endang, Kemenkes sudah melampaui batas kewenangannya.
Baca Juga: Istana Buka Suara soal Tanah BMKG Diduduki GRIB Jaya
"Keputusan itu melampaui kewenangan Kemenkes RI yang seharusnya fokus mengurusi bidang kesehatan. Sikap itu makin terlihat setelah penerbitan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023," kata dia.
Setelah UU itu diterbitkan, kata dia, Menkes Budi tampak agresif mengambil alih fungsi desain dan pengelolaan pendidikan tenaga medis. Termasuk pembentukan kolegium versi pemerintah tanpa partisipasi organisasi profesi dan universitas.
Respons Menkes Budi
Menkes Budi Gunadi Sadikin sendiri telah merespons adanya desakan agar dirinya dicopot.
Budi menegaskan, apa pun kebijakan dirinya dan Kemenkes adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat.
"Nah, dalam dasar transformasi ini yang teman-teman saya mau sampaikan ya, Kementerian Kesehatan hanya melakukan kebijakan yang berbasis kepentingan masyarakat," kata Budi dalam diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).
Berita Terkait
-
Istana Buka Suara soal Tanah BMKG Diduduki GRIB Jaya
-
Prabowo Godok 5 Nama Calon Dubes RI untuk AS, Airlangga Hartarto Jadi Masuk?
-
Prabowo Godok 5 Nama Calon Dubes RI untuk AS, Airlangga Hartaro Jadi Masuk?
-
Santer Kabar Reshuffle Kabinet, Istana: Alhamdulillah Belum Ada
-
Menteri Berulah dan Berprestasi Kena Pantau Prabowo: Dapat Catatan hingga Imbauan Jangan Bikin Gaduh
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Rekor Tertinggi Pegadaian, Tembus Rp 2.565.000
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
Terkini
-
Kebakaran Hebat di Penjaringan Saat Warga Terlelap, 5 Orang Luka dan Puluhan Rumah Hangus
-
Di KTT Perdamaian Gaza, Prabowo Dapat Pujian dari Donald Trump: Apa Katanya?
-
Agustina Wilujeng: Pemimpin untuk Semua Warga, Tanpa Memandang Latar Belakang
-
6 Fakta Isu Presiden Prabowo Berkunjung ke Israel
-
Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Sejati Adalah Saat Suara Rakyat Didengar, Bukan Hanya Dipilih
-
Irine Gayatri BRIN Bedah 'Pasang Surut' Gerakan Rakyat
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN