Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengunjungi Sekretariat Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) se-Tanah Papua di Kampung Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (23/5/2025). Ia disambut hangat oleh para tokoh dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SKKP se-Tanah Papua, termasuk Ketua DPW Yohannis Manangsang. Ribka menyampaikan pesan penting tentang arah pembangunan nasional, khususnya penguatan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fondasi Indonesia Emas 2045.
Dalam arahannya, Ribka menyampaikan amanat langsung dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan menggambarkan urgensi transformasi besar bangsa dalam membangun kualitas manusia Indonesia. Ia menyebut, kehadirannya merupakan bagian dari penugasan strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam melaksanakan agenda prioritas Presiden Prabowo.
“Saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Kami telah berdiskusi panjang sebelum saya berangkat ke Papua, dan beliau memberi arahan agar seluruh jajaran bekerja sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi), menjalankan mandat Presiden dengan sebaik-baiknya,” ujar Ribka.
Lebih lanjut, Ribka menjelaskan urgensi berbagai program nasional yang perlu didukung. Ini seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi satu dari delapan kebijakan tematik Presiden. Program ini merupakan intervensi langsung negara dalam memperbaiki kualitas generasi penerus, dengan menyasar ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah.
“Pembangunan manusia bukan sekadar membangun infrastruktur fisik. Jalan bisa dibangun dalam dua tahun, tetapi membangun manusia bisa butuh dua dekade atau lebih,” tegas Ribka.
Ia menekankan, transformasi SDM harus dimulai sejak pranikah, bahkan dari masa kehamilan. Ia menyitir pentingnya "1.000 Hari Pertama Kehidupan", yang dalam kajian medis terbukti menentukan masa depan kecerdasan dan kesehatan seseorang. Sayangnya, banyak keluarga di pelosok masih belum memahami pentingnya hal ini.
“Masih banyak ibu yang memberi makanan seadanya. Mohon maaf bukan menyinggung, namun pada kenyataannya anak-anak masih banyak didapati diberi makanan sembarangan, padahal usus mereka belum siap. Kita harus ubah ini,” ucapnya prihatin.
Ribka mengajak semua pihak, termasuk SKKP, tokoh agama, tokoh adat, dan komunitas pendidikan untuk bergerak bersama dalam gerakan kolektif membangun generasi unggul. Ia menggambarkan, persoalan SDM bukan hanya di Papua, tetapi masalah nasional yang harus dihadapi dengan kesadaran kolektif dan kerja keras bersama. “Kalau kita tidak mulai hari ini, 2045 tinggal mimpi. Kita akan disisihkan dari kompetisi global,” katanya tegas.
Dirinya juga menyinggung realitas lapangan yang masih memprihatinkan. Ia menceritakan pengalamannya saat mengunjungi sekolah-sekolah di berbagai provinsi. Ia menyaksikan langsung anak-anak yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar, lelah, dan mengantuk karena harus bekerja dulu di rumah sebelum berangkat sekolah.
Baca Juga: Wamendagri Ribka Pastikan Anggaran Tersedia untuk Rapat Kesiapan PSU Kabupaten Boven Digoel
“Kalau kita lihat anak-anak berdiri, tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai. Ini bukan sekadar angka, ini potret masa depan kita. Ada yang umur 11 tapi posturnya seperti 7 tahun. Ada anak yang sadar bahwa dirinya kecil dibandingkan teman-temannya,” ujar Ribka.
Ia menekankan pentingnya intervensi terukur, termasuk evaluasi terhadap perkembangan anak-anak penerima program MBG. Menurutnya, program ini bukan hanya soal distribusi makanan, tapi juga menghidupkan ekosistem pertanian, peternakan, dan ekonomi lokal.
“Kita punya hasil laut dan danau yang melimpah, kita juga bisa beternak, maka kita harus memanfaatkan potensi lokal. Ini peluang besar bagi petani, peternak, dan UMKM Papua,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Ribka mengapresiasi struktur dan formalisasi organisasi SKKP yang dinilainya telah matang. Ini ditandai dengan legalitas yang jelas, serta dilantiknya pengurus tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Ini mencerminkan bahwa SKKP telah menjadi kekuatan baru dalam gerakan transformasi sosial di Papua.
Ribka menegaskan, meski bukan organisasi ‘plat merah’, justru di situlah kekuatannya. SKKP menurutnya menjadi wadah partisipasi masyarakat dan bentuk konkret kolaborasi negara dengan masyarakat sipil dalam mendorong transformasi sosial. “Nama ‘Prajurit’ itu semangat. Ini bukan militerisme, tapi refleksi dari daya juang dan disiplin dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Ia menyampaikan sebuah refleksi inspiratif dan mengajak masyarakat Papua untuk meneladan kisah tokoh dunia yang berhasil mengubah nasibnya melalui kerja keras, ketekunan, dan visi besar. Salah satunya seperti yang disampaikan Bill Gates bahwa, “Kalau saya lahir miskin, itu bukan kesalahan saya. Tapi kalau saya mati miskin, itu adalah kesalahan saya.”
Berita Terkait
-
Wamendagri Ribka Pastikan Anggaran Tersedia untuk Rapat Kesiapan PSU Kabupaten Boven Digoel
-
Pemda Diminta Proaktif Dukung Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis
-
Pemerintah Resmikan 3 Gedung Fakultas IPDN, Wamendagri Ribka: Jadi Simbol Sinergi dan Kolaborasi
-
Wamendagri Ribka Tegaskan, Kemendagri Dukung Penuh Program Tiga Juta Rumah bagi MBR
-
Wamendagri Ribka Haluk: Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!
-
Pengacara Komisaris PT Jenggala Maritim Nilai Dakwaan Soal Fee Sewa Kapal Tak Terbukti
-
Milik Siapa PT IMIP? Heboh Bandara Morowali Disebut Ilegal, Jadi 'Negara dalam Negara'
-
Rahang Alvaro Masih Hilang, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Aliran Sungai Tenjo
-
Bandara 'Hantu' Morowali, Isu Negara dalam Negara dan Ancaman Kedaulatan Mengemuka
-
Angka Kasus Korupsi Kades Capai 489, Wamendagri: Ini Catatan Serius
-
Cari Potongan Rahang Alvaro, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak Sisir Sungai di Bogor
-
Demi Target Ekonomi Indonesia Menolak Phase-Out Energi Fosil: Apa Dampaknya?
-
Pemerintah Kebut Aturan Turunan KUHAP Baru, Wamenkum Janji Rampung Sebelum Akhir Desember
-
KPAI Setuju Pemprov DKI Batasi Akses Medsos Pelajar, Orang Tua dan Sekolah Juga Kena Aturan