Suara.com - Ketegangan terbuka antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan ratusan guru besar serta puluhan dekan fakultas kedokteran dari berbagai universitas di Indonesia dinilai sebagai hal yang amat menyedihkan karena belum pernah terjadi sebelumnya.
Pengamat kesehatan Prof dr Tjandra Yoga Aditama menyebut kalau peristiwa itu menjadi preseden buruk dalam sejarah Indonesia pasca merdeka.
“Yang terjadi antara dua pihak berhadapan seperti sekarang ini belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah terjadi dalam 80 tahun Indonesia merdeka, amat menyedihkan,” kata Tjandra dalam pernyataannya kepada Suara.com, Selasa 27 Mei 2025).
Konflik ini mencuat seiring munculnya kritik terbuka dari para akademisi terhadap berbagai kebijakan Menkes Budi Gunadi Sadikin, terutama menyangkut pengembangan dan tata kelola pendidikan kedokteran.
Sejumlah pihak menilai, langkah Kemenkes yang dinilai terlalu intervensif dalam dunia akademik bisa menimbulkan dampak jangka panjang terhadap mutu dan distribusi tenaga kesehatan.
Lebih jauh, Tjandra menekankan bahwa kondisi yang terjadi sekarang bukan hanya sekadar polemik kelembagaan, tapi bisa berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
"Jelas merupakan hal yang tidak baik bagi potret kesehatan masyarakat bangsa Indonesia,” ujarnya.
Belakangan, berbagai kebijakan serta pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin memang jadi sorotan publik. Utamanya oleh para akademisi juga Guru Besar Fakultas Kedokteran (FK) dari berbagai kampus.
FK Universitas Indonesia (UI) dan FK Universitas Padjajaran (Unpad) termasuk dua di antaranya yang secara terbuka melontarkan kritik terhadap Menkes Budi.
Baca Juga: Istana Kaji Usul Menkes Budi Gunadi Sadikin Dicopot: Kita Carikan Jalan Keluar...
Sejumlah ratusan akademisi dari kalangan kedoktetan itu mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Menkes.
Ikatan Alumni FKUI juga telah menyampaikan seruannya agar Presiden Prabowo mencopot Budi Gunadi Sadikin dari jabatan Menkes.
Ketua Ikatan Alumni FKUI Wawan Mulyawan menyampaikan pada saat peringatan hari Kebangkitan Nasional 20 Mei lalu, bahwa pemerintah didesak untuk mengevaluasi ulang kebijakan-kebijakan kesehatan yang tidak prorakyat, melainkan hanya memihak terhadap kepentingan sesaat.
"Bahkan mendorong Presiden Prabowo jika perlu mengganti pemimpin tertinggi dalam kebijakan kesehatan, yang jelas-jelas berpotensi merusak ekosistem pendidikan kedokteran dan menurunkan mutu pelayanan kesehatan,” kata Wawan saat itu.
Gugatan itu disampaikan buntut dari berbagai gesekan yang terjadi antara institusi pendidikan kedokteran dengan Kementerian Kesehatan.
Berbagai kebijakan dari Kementerian Kesehatan itu dinilai berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis, sehingga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Prabowo Bertolak ke Filipina Hadiri KTT Ke-48 ASEAN, Menteri Bahlil dan Seskab Teddy Ikut
-
Soal Masa Depan Wisata RI, Triawan Munaf: Tak Ada Lagi Sistem Pemesanan yang Terfragmentasi
-
Siap-Siap Ganti Gas Melon ke CNG, Apakah Bisa Pakai Kompor LPG Biasa?
-
Kejati DKI Bongkar Kredit Fiktif Rp 600 Miliar di Bank BUMN, 3 Petinggi PT LAT Ditahan
-
Kritik Qodari, Guru Besar UII Ingatkan Bahaya Homeless Media Jadi Alat Propaganda Pemerintah
-
Bulog Raih Penghargaan BUMN Entrepreneurial Marketing Awards (BEMA) di Jakarta Marketing Week 2026
-
DPR Soroti Langkah Pemerintah Gandeng Homeless Media: Jangan Sampai Timbulkan Konflik Kepentingan
-
Penembak Acara Gedung Putih Ternyata Marah soal Iran, Donald Trump Jadi Target Utama
-
Nama Djaka Budi Utama Masuk Surat Dakwaan Kasus Bea Cukai, KPK Akan Telusuri Keterlibatannya?
-
Di Balik Ledakan Belanja Online, Mengapa Transisi Kemasan Ramah Lingkungan Masih Berliku?