Suara.com - Gaya komunikasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin belakangan menuai sorotan tajam.
Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, komunikasi yang ditampilkan Menkes cenderung bergaya power atau kekuasaan, yang tidak cocok digunakan di negara demokrasi seperti Indonesia.
Gaya komunikasi power umumnya menempatkan lawan bicara dalam posisi tidak setara. Pihak yang menjadi sasaran komunikasi dianggap pasif dan diharapkan hanya menerima informasi tanpa adanya dialog dua arah.
Dalam praktiknya, komunikasi ini cenderung bersifat top down, yaitu dari pihak berwenang langsung ke masyarakat, tanpa memberi ruang partisipasi.
Hal tersebut, kata Jamiluddin, tampak jelas dalam polemik pengalihan kewenangan Kolegium dari asosiasi profesi ke Kementerian Kesehatan.
Pendekatan legal-formal yang diambil Budi Gunadi dalam proses ini memperlihatkan kecenderungan komunikasi satu arah dari otoritas kepada publik, tanpa mempertimbangkan aspirasi kelompok yang terdampak secara langsung
"Gaya dan pendekatan komunikasi seperti itu tak sesuai ditujukan kepada khalayak yang terdidik. Hal ini terlihat dari penolakan para guru besar dan asosiasi dokter mengenai pengalihan Kolegium," jelas Jamiluddin kepada Suara.com, dihubungi Selasa (27/5/2025).
Ia menambahkan, penolakan dari para guru besar serta asosiasi dokter terhadap rencana pengalihan Kolegium menunjukkan adanya resistensi akibat komunikasi yang tidak mengedepankan dialog.
Penolakan bahkan merembet ke kalangan mahasiswa kedokteran, yang juga merupakan bagian dari masyarakat terdidik. Gelombang penolakan ini, menurut Jamiluddin, menjadi indikator kuat bahwa pendekatan komunikasi yang digunakan telah menimbulkan antipati publik.
Baca Juga: Istana Kaji Usul Menkes Budi Gunadi Sadikin Dicopot: Kita Carikan Jalan Keluar...
"Jadi, dengan gaya dan pendekatan komunikasi seperti itu akan direspon negatif oleh masyarakat. Bahkan hal itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Budi Gunadi. Sebab, gaya dan komunikasi seperti itu hanya sesuai di negara otoriter," katanya.
Lebih jauh, Jamiluddin menilai gaya komunikasi seperti itu dapat merusak citra dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Menteri Kesehatan.
"Karena itu, gaya power dan pendekatan top down seyogyanya tak digunakan di era demokrasi. Gaya human dan pendekatan bottom up seyogyanya lebih dikedepankan," sarannya.
Diingatkan Brin
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diingatkan untuk berhati-hati dalam menyampaikan pernyataannya kepada publik. Saran tersebut disampaikan Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, seiring maraknya atensi publik akibat sejumlah ucapan Menkes.
"Memang sebagai pejabat publik mestinya harus hati-hati dalam menyampaikan statement, harus ditimbang dan dipikir dulu sebelum berbicara. Dalam menyampaikan harus dengan bijak dan empati. Jika tidak seperti itu, publik akan menilai sebagai arogan dan angkuh," jelas Lili saat dihubungi Suara.com, Selasa (27/5/2025).
Berita Terkait
-
'Perang Terbuka' Menkes Vs Akademisi Kedokteran, Pakar: Amat Menyedihkan
-
Peneliti BRIN Ingatkan Menkes Budi: Hati-hati, Ucapanmu Bisa Gerus Kepercayaan ke Prabowo
-
Masyarakat Diminta Sadar Tentang Tipu Daya dan Taktik-taktik Industri Rokok untuk Menjerat Anak Muda
-
CEK FAKTA: Menteri Kesehatan Wajibkan Penumpang Pesawat Vaksin TBC, Narasinya Bikin Heboh!
-
CEK FAKTA: Kabar Penumpang Pesawat Wajid Divaksin TBC
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
Terkini
-
Kejagung Masih Dalami Dugaan Tindak Pidana 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Buntut Banjir Sumatra
-
Soroti Tata Kelola Aset dan Karier Jaksa Daerah, DPR Minta Kejagung Lakukan Pembenahan Menyeluruh
-
Berdiri di Atas Tanah Kemenhan, Nusron Wahid Cabut HGU Raksasa Gula Sugar Group Companies
-
Akhirnya Diperbaiki, 'Jebakan Batman' Jalan Juanda Depok yang Bikin Celaka Pengendara
-
Fadli Zon Sebut Pemerintah Tak Intervensi Urusan Keraton Solo: Fokus Kami Hanya Cagar Budaya
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik