Suara.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyatakan keprihatinannya terhadap sejumlah persoalan yang ditemukan dalam pelayanan haji tahun ini, khususnya yang berkaitan dengan akses kesehatan bagi jemaah haji Indonesia.
Bukan tanpa sebab, penyelenggaraan ibadah haji 2025 memang menjadi sorotan, terutama dalam aspek pelayanan kesehatan.
Dalam peninjauan awal yang dilakukan oleh Nur Purnamasidi mengungkapkan adanya laporan terkait pembatasan pelayanan kesehatan oleh tenaga medis Indonesia yang bertugas di hotel-hotel jemaah haji.
"Saya mendapat laporan bahwa tenaga kesehatan kita di hotel-hotel tidak diberi akses untuk memberikan layanan kesehatan kepada jemaah, karena dibatasi oleh pihak kesehatan dari pemerintah Arab Saudi," kata Nur kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Ia menilai, situasi tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Panitia Penyelenggara Haji Indonesia (PPHI) memahami sepenuhnya kebijakan dan peraturan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi.
"Kebijakan ini saya yakin bukan hal baru. Ini justru menjadi pertanyaan besar: mengapa larangan tersebut tidak diketahui oleh petugas kesehatan kita?" katanya.
Lebih lanjut, Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa dalam sembilan hari ke depan, Timwas DPR akan melakukan pemantauan langsung di lapangan, termasuk berdialog dengan jemaah dan petugas haji.
Tujuannya adalah menggali informasi lebih dalam guna merumuskan akar permasalahan, apakah berasal dari kurangnya sosialisasi dari pemerintah Arab Saudi atau dari sisi koordinasi dan pemahaman para petugas haji Indonesia.
Tak hanya itu, Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga menyoroti sistem penempatan jemaah yang disebutkan menyebabkan suami-istri dipisahkan dan pendamping lansia tidak bisa tinggal bersama yang didampingi.
Baca Juga: Curigai Bareskrim, Rismon Sebut Skripsi Jokowi Pakai Font Times New Roman: Tak Sesuai Zamannya!
Hal ini, menurutnya, menjadi catatan penting untuk dievaluasi demi peningkatan pelayanan haji tahun depan.
“Masyarakat membayar mahal untuk haji. Maka pelayanannya juga harus semakin baik, bukan justru menurun,” ujarnya.
Nur Purnamasidi menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji.
Ia berharap, komunikasi antara petugas lapangan dari kedua negara bisa ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada terganggunya pelayanan kepada jemaah.
"Harapan saya, persoalan-persoalan ini hanya bersifat insidental dan kecil. Namun, kalau memang terjadi secara sistemik, harus segera diantisipasi dengan perbaikan menyeluruh," pungkasnya.
Tim Misi Haji
Berita Terkait
-
Curigai Bareskrim, Rismon Sebut Skripsi Jokowi Pakai Font Times New Roman: Tak Sesuai Zamannya!
-
Dicap Tak Punya Kapasitas Sebut Ijazah Jokowi Palsu, Solmet Sindir Roy Suryo: Dia Bukan Siapa-siapa!
-
Jokowi Santer Maju Ketum PSI: Siasat jadi King Maker Demi Muluskan Jalan Gibran di 2029?
-
Siap Bongkar Borok Roy Suryo dkk ke Polisi, Silfester Matutina: Seenaknya Bunuh Karakter Pak Jokowi
Terpopuler
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Bukan Akira Nishino, 2 Calon Pelatih Timnas Indonesia dari Asia
- Diisukan Cerai, Hamish Daud Sempat Ungkap soal Sifat Raisa yang Tak Banyak Orang Tahu
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
Pilihan
-
Makna Mendalam 'Usai di Sini', Viral Lagi karena Gugatan Cerai Raisa ke Hamish Daud
-
Emil Audero Akhirnya Buka Suara: Rasanya Menyakitkan!
-
KDM Sebut Dana Pemda Jabar di Giro, Menkeu Purbaya: Lebih Rugi, BPK Nanti Periksa!
-
Mees Hilgers 'Banting Pintu', Bos FC Twente: Selesai Sudah!
-
Wawancara Kerja Lancar? Kuasai 6 Jurus Ini, Dijamin Bikin Pewawancara Terpukau
Terkini
-
BBW Jakarta 2025: Lautan Buku Baru, Pesta Literasi Tanpa Batas
-
Program MBG Dikritik Keras Pakar: Ribuan Keracunan Cuma Angka Statistik
-
Konvensyen DMDI ke-23 di Jakarta, Sultan Najamudin Tekankan Persatuan dan Kebesaran Rumpun Melayu
-
Polemik Ijazah Jokowi Masih Bergulir, Pakar Hukum Ungkap Fakta Soal Intervensi Politik
-
Geger Ijazah Gibran! Pakar Ini Pertanyakan Dasar Tudingan dan Singgung Sistem Penyetaraan Dikti
-
Dana Pemda Rp 234 T Mengendap di Bank, Anggota DPR Soroti Kinerja Pemda dan Pengawasan Kemendagri
-
Diteror Lewat WhatsApp, Gus Yazid Lapor Polisi Hingga Minta Perlindungan ke Presiden Prabowo
-
Survei Gibran 'Jomplang', Rocky Gerung Curiga Ada 'Operasi Besar' Menuju 2029
-
Menteri Imigrasi di FLOII Expo 2025: Saatnya Tanaman Hias Indonesia Tembus Dunia!
-
KPK Lanjutkan Operasi 'Memiskinkan' Nurhadi, Hasil Panen Rp1,6 Miliar Disita