Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memantau operasional rute baru Transjabodetabek T31 Pantai Indah Kapuk (PIK) 2-Blok M yang baru diresmikan pekan lalu.
Menurutnya, kebijakan ini harus terasa dampaknya bagi masyarakat. Jika memang pelanggan rute angkutan berbasis bus itu sepi, Wibi meminta Dishub mengevaluasi jalur tersebut.
Masih ada wilayah lain yang disebutnya membutuhkan konektivitas bus Transjabodetabek demi memberi kemudahan bagi masyarakat.
"Jangan sampai cuma sekadar seremonial 'meresmikan' tapi secara fungsi publik tidak terasa dampaknya," ujar Wibi kepada Suara.com, Minggu (1/6/2025).
Apalagi, tujuan pembuatan rute Transjabodetabek untuk mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.
"Kalau memang rutenya sepi, lebih baik dialihkan ke kawasan lain yang lebih butuh dan potensinya besar untuk mengurangi kendaraan pribadi," ucapnya.
Di satu sisi, jika rute Transjabodetabek PIK 2-Blok M diminati masyarakat, Wibi menilai hal ini bisa menjadi hal positif untuk mendorong penggunaan angkutan umum.
"Tapi kalau ternyata mulai tumbuh dan ada edukasi berkelanjutan ke masyarakat PIK, itu bisa jadi titik balik untuk dorong gaya hidup lebih ramah lingkungan," ucapnya.
"Intinya, kita setuju selama ada manfaatnya buat publik," lanjutnya memungkasi.
Baca Juga: Rute Baru Transjabodetabek Dinilai Relevan, DPRD DKI: PIK 2 Bukan Cuma Kawasan Elit
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan rute baru Transjabodetabek T31 Pantai Indah Kapuk (PIK) 2-Blok M pada Kamis (22/5/2025).
Rute yang menghubungkan Banten dengan Jakarta ini diyakini bakal diminati para pelanggan Transjakarta.
Peresmian dilakukan Pramono bersama dengan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah di kawasan PIK 2.
“Bismillahirrahmanirrahim, hari ini, Kamis, 22 Mei 2025, rute Transjabodetabek PIK 2–Blok M, secara resmi kita buka dan beroperasi,” ujar Pramono.
Pramono menyebut tingginya mobilitas di kawasan PIK 1 dan PIK 2 menjadikan rute baru ini akan diminati masyarakat dan wisatawan.
“Pergerakan manusia di PIK 1 dan PIK 2 sangat tinggi, bahkan hingga April sudah mencapai 1,4 juta pengunjung,” ungkap Pramono.
Berita Terkait
-
Rute Baru Transjabodetabek Dinilai Relevan, DPRD DKI: PIK 2 Bukan Cuma Kawasan Elit
-
Rute Transjabodetabek PIK 2Blok M Bikin Penumpang Happy: Dulu 3 Kali Transit, Sekarang Gak Capek
-
Terkait Putusan MK soal Sekolah Gratis, Wakil Ketua DPRD DKI: Kemenangan Bagi Rakyat
-
Selain PIK 2, Wagub Banten Ingin Rute Transjabodetabek Diperpanjang sampai Serang
-
Transjakarta Luncurkan Rute Baru: PIK2-Blok M Terhubung Langsung, Cek Tarifnya!
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Bukan Cuma Megathrust, Sesar Misterius Ini Membentang dari Jakarta ke Surabaya, Seberapa Bahaya?
-
Kejar Quick Wins! Prabowo Boyong Menkes ke Lampung Besok demi Resmikan RSUD Baru
-
Narrative Backlash! Pakar: Unggahan Lama Prabowo Soal Rupiah Kini Jadi Senjata Makan Tuan
-
Polisi Sita Dokumen dari Lantai 12 WIKA Tower, Buntut Kasus Korupsi Pabrik Gula
-
DKI-Depok Kompak, Jalan Berlubang di Bawah Flyover UI Akhirnya Rata Aspal
-
Biar Serentak ke Meja Hijau, KPK Tambah 30 Hari Masa Tahanan Gus Yaqut di Kasus Haji
-
Otto Hasibuan Digugat Warga, Prabowo Didesak Nonaktifkan Sang Wamenko
-
Saran Mitigasi Korupsi Diabaikan, Ombudsman Bongkar Celah Maladministrasi di BGN dan Imipas
-
Korupsi CSR PT PJU Mandek, Boyamin Saiman Ancam Seret Kejari Banyuwangi ke Jalur Hukum
-
Keluar Istana, Budi Gunadi Jawab Isu Jadi Menkeu Baru