Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti Gubernur Pramono Anung yang belum mengunjungi Kepulauan Seribu di masa awal kepemimpinannya.
Dalam 100 hari pertama memimpin Jakarta, Politisi PDI Perjuangan itu tak menyambangi kawasan wisata tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, menyesalkan absennya kunjungan kerja Pramono ke satu-satunya wilayah kabupaten di Provinsi DKI Jakarta tersebut.
Menurutnya, dari 11 pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu, belum ada satu pun yang didatangi Gubernur asal PDIP tersebut.
"Pulau Seribu belum didatangin Pak Gubernur, dari 11 pulau pemukiman di Pulau Seribu," kata Neneng kepada wartawan, Minggu (1/6/2025).
Padahal, kata Neneng, Pramono pernah mengunjungi Kepulauan Seribu saat masa kampanye Pilkada 2024 lalu. Namun setelah resmi menjabat sebagai Gubernur, langkah itu belum terulang.
"Semoga dalam waktu dekat Pak Gubernur berkunjung ke Pulau Seribu dan diinformasikan ke anggota dewan supaya bisa mendampingi," harap Neneng.
Ia menilai, kunjungan kerja tersebut penting agar kepala daerah dapat menyerap langsung aspirasi warga pulau yang selama ini kerap merasa terpinggirkan dari pusat kebijakan di ibu kota.
Di sisi lain, sejumlah anggota DPRD juga mengapresiasi langkah-langkah programatik yang telah dilakukan Pramono-Rano dalam 100 hari pertama.
Baca Juga: JAKI Reborn! Pramono Bangkitkan Aplikasi Andalan Anies, Apa Saja Fitur Unggulannya?
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menilai beberapa program unggulan sudah menyentuh kebutuhan warga secara konkret.
"JAKI sudah relaunch dengan 11 fitur baru, termasuk panic button yang viral karena sangat bermanfaat bagi warga," ucap Jupiter.
Selain peluncuran ulang aplikasi JAKI, pemerintahan Pramono-Rano juga telah mengaktifkan kembali program pembukaan taman 24 jam, pengembalian kuota penerima KJP, percepatan pembangunan rumah susun, serta penggratisan transportasi Transjabodetabek untuk 15 kategori masyarakat.
"Selain itu, TOD dan mixed use development, peluncuran Blok M Hub, dan penggratisan Transjabodetabek untuk 15 golongan," kata Jupiter.
Jupiter juga apresiasinya terhadap gebrakan awal duet Pramono-Rano. Ia menyebut banyak program nyata telah dilakukan dalam periode Februari hingga Mei 2025.
"Terhadap 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah banyak yang terrealisasi ya, Pramono tidak hanya omon-omon, banyak program nyata yang telah dikerjakan dan dilakukan," kata Jupiter dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).
Berita Terkait
-
100 Hari Pramono-Rano, DPRD DKI Pertanyakan Jakarta Fund yang Masih Mandek
-
Doa Ade Irfan Pulungan Agar Jokowi Dapat Hidayah Pilih Pimpin PPP Ketimbang PSI
-
Kritik PSI di 100 Hari Pramono-Rano, Soroti Program Job Fair Tak Diketahui Warga
-
MK Ketok Palu: SD Hingga SMP Swasta Gratis! Begini Respons Gubernur Jakarta
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo
-
Gusti Purbaya Temui Dasco di DPR, Konflik Keraton Solo Sempat Disinggung