Nama Presiden ke-7 RI, Jokowi disebut-sebut menjadi salah satu kandidat yang diusulkan maju caketum PPPP. Soal usulan Jokowi dalam bursa caketum partai diungkapkan oleh Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan.
Ade Irfan mengatakan, masuknya nama Presiden kelima RI Jokowi menjadi kandidat calon ketua umum PPP dirasa sangat positif.
Jokowi dianggap masih punya pengaruh elektoral yang tinggi untuk bisa membangkitkan PPP di Pemilu 2029 mendatang.
"Pak Jokowi hari ini kita ketahui bersama masih punya elektoral yang sangat tinggi, sangat besar. Target dan tujuan PPP itu kan ke depannya adalah mengembalikan PPP di Senayan. Secara minimalnya," kata Ade kepada Suara.com, Jumat (30/5/2025).
Ade mengatakan, PPP di tangan Jokowi bisa menjadi wadah aspirasi umat Islam.
"Menjadikan kembali PPP sebagai aspirasi tempat wadah aspirasi umat Islam. Menjadikan kembali PPP eksis di kaca politik nasional," katanya.
Bantah Jual Partai
Rommy sebelumnya, membantah dirinya ingin menjual PPP dengan mendorong pihak eksternal jadi kandidat calon ketua umum PPP. Rommy mengeklaim niatannya getol mendorong pihak eksternal partai untuk jadi caketum PPP hanya karena ingin PPP jaya kembali
"Menurut saya enggak ada yah urusannya dengan apa namanya menjual partai," kata Rommy kepada Suara.com, Sabtu (31/5/2025).
Baca Juga: Dipuji-puji karena Dietnya Berhasil, Prabowo Pangling Lihat Megawati: Ibu Luar Biasa!
Ia menegaskan, jika apa yang dilakukannya tersebut layaknya organisasi sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir membuka diri melakukan banyak naturalisasi.
"Tapi yang dibutuhkan PPP hari ini adalah menbuka diri, seperti PSSI membuka diri naturalisasi dampaknya positif kan? Nggak ada cerita PSSI bisa sehebat hari ini kalau tak ada naturalisasi, dan itu sudah berjalan puluhan tahun," ujarnya.
"Andai Pak Erick Thohir sebagai ketua umum tidak membuka diri dengan naturalisasi ya, PSSI sudah puluhan tahun jalan di tempat saja," sambungnya.
Rommy juga menambahkan, jika PPP pernah berada di tiga besar pada tahun 99, namun kekinian semakin merosot.
"Mau butuh kenyataan apalagi kalau tidak kita pada orang luar?," tegasnya.
Berita Terkait
-
Dipuji-puji karena Dietnya Berhasil, Prabowo Pangling Lihat Megawati: Ibu Luar Biasa!
-
Di Tengah Momen Prabowo-Megawati Bisik-bisik hingga Bercanda, Gibran Bilang Begini
-
Ngaku Tak Sudi Rakyat Ditipu, Prabowo: Pejabat dan Pemimpin yang Melanggar, Laporkan!
-
Klaim Tak Pandang Parpolnya, Prabowo Siap Pecat Pejabat Bobrok: Lebih Baik Mundur Ketimbang Dicopot!
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun